Surakarta. KabarTerkiniNews.co.id – Presiden RI ke-7 Joko Widodo tak berkomentar banyak saat dimintai tanggapan terkait instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri saat kongres partai yang digelar di The Meru & Bali Beach Convention Center, Sanur, Denpasar, Bali, mulai Rabu, 30 Juli 2025. Instruksi Megawati agar semua kader PDIP mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Terkait instruksi itu dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus di Nusa Dua, Bali, Kamis, 31 Juli 2025. Instruksi tersebut bersamaan dengan pemberian amnesti oleh Prabowo ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. Sebelumnya Hasto mendapat vonis 3,5 tahun penjara dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terkait kasus suap.
“Ya setiap partai memiliki kebijakan-kebijakan internal sendiri-sendiri,” kata dia kepada wartawan di kediaman pribadinya Sumber Banjarsari Solo, pada Jumat (1/8/2025).
Jokowi pun hanya menjawab singkat saat dimintai tanggapan tentang Kongres PDIP yang diselenggarakan di Pulau Dewata itu. Ia menyebut itu urusan internal partai. “Itu internal partai,” ucap dia.
Meskipun Prabowo memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Jokowi memastikan hubungannya dengan Presiden baik-baik saja. Bahkan mantan Wali Kota Solo itu juga menyinggung terkait pertemuannya dengan Prabowo di Solo beberapa waktu lalu. “Baru aja beliau ke rumah, baru aja kita nge-bakmi bareng di Mbah Citro sampai jam 12.00 malam,” ujarnya sambil tersenyum.
Lantas dalam pertemuan dengan Prabowo di Solo itu apakah juga membahas terkait rencana pemberian abolisi dan amnesti, Jokowi menegaskan bahwa dalam pertemuan itu untuk membahas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang pada waktu itu sedang menggelar kongres perdana di Solo. “Bicaranya soal PSI kemarin,” ucapnya.
Terkait amnesti dari Prabowo untuk Hasto, menurut Jokowi itu adalah hak prerogatif Presiden. “Yaitu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada presiden,” katanya. Jokowi berpendapat, Prabowo telah melakukan berbagai pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan tersebut. Menurutnya, Presiden sudah memperhitungkan dari sisi hukum hingga sosial politik.
ANur
