Jakarta, 21 Februari 2025 – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi resmi yang melarang kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, yang dijadwalkan berlangsung pada 21–28 Februari 2025. Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Megawati pada 20 Februari 2025.
Dalam surat itu, Megawati meminta para kepala daerah PDIP yang sudah dalam perjalanan ke Magelang untuk segera berhenti dan kembali ke daerah masing-masing. Keputusan ini dikaitkan dengan situasi politik terkini, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dalam pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR serta perintangan penyidikan.
Menanggapi larangan tersebut, pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai bahwa langkah Megawati bisa menjadi indikasi bahwa PDIP tengah bersiap mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan saat ini. “Ini merupakan pernyataan terbuka bahwa PDIP mungkin akan bergerak lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Di Jawa Tengah, instruksi Megawati mendapat respons langsung dari para kepala daerah PDIP. Sebanyak 19 kepala daerah di provinsi tersebut memastikan tidak akan mengikuti retreat di Akmil Magelang. Langkah ini memperlihatkan kepatuhan kader PDIP terhadap arahan partai.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan internal PDIP dan akan terus memantau perkembangan situasi. “Kami memahami bahwa ini adalah bagian dari dinamika politik, dan pemerintah tetap akan menjalankan tugasnya secara profesional,” kata Bima.
Situasi ini semakin menegaskan ketegangan antara PDIP dan pemerintahan saat ini, di tengah berbagai spekulasi mengenai arah politik partai pasca Pemilu 2024.
Team Echannel | Jakarta
