Sumber Foto : AP
Yogyakarta, KabarTerkiniNews.co.id – Bencana Sumatera, khususnya di wilayah Aceh masih belum surut. Masih terdapat wilayah yang masih terisolasi akibat terdampak banjir. Dampak dari bencana ini sangat besar yang mengakibatkan sejumlah wilayah masih terisolasi. Akses jalan darat menuju wilayah terkait terputus dan sulit untuk diakses.
Akibatnya, terdapat korban yang belum menyentuh bantuan logistik, bahkan bantuan logistik masih terbatas di sejumlah wilayah. Data dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melaporkan, sedikitnya 26 kampung di Aceh Tengah masih terisolasi.
Akses jalan dan jembatan yang putus belum tertangani. Pemerintah Provinsi Aceh memperpanjang status tanggap bencana banjir dan longsor. Perpanjangan status ini berlaku dari tanggal 9 hingga 22 Januari 2026.
Pakar geomorfologi lingkungan, Prof. Djati Mardiatno, mengatakan keterisolasian wilayah yang terkena dampak bencana ini dapat diantisipasi melalui jalur udara sebagai sarana penghubung akses bantuan. “Ya, sebenarnya kalau kondisinya seperti itu, itu kan berarti kan faktor aksesibilitas ya.
Sehingga kalau kondisinya masih seperti itu, mau nggak mungkin memang harus mencari sarana penghubung lain untuk bisa masuk ke daerah-daerah yang terisolasi tadi. Terpaksa harus melalui jalur udara, nggak ada pilihan lain lagi atau misal melalui jalur sungai,” ungkapnya, Rabu (14/1).
Djati menegaskan di setiap situasi tanggap darurat sebaiknya telah dirancang rencana contingency semacam itu untuk membantu daerah yang terisolasi.
“Jadi, sebelum kejadian bencana, di dalam rencana contingency itu sudah ada skenario itu. Nah, misalnya jika ada rencana contingency dan ada kejadian bencana maka daerah-daerah yang terisolasi tentunya juga menjadi prioritas untuk mendapatkan pasokan logistik agar mereka sementara bisa bertahan hidup ya, terutama kebutuhan-kebutuhan dasar,” jelasnya.
Akan tetapi, besarnya dampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera belum sepenuhnya menjadikan rencana contingency dari pemerintah pusat dan daerah berhasil. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan lemahnya perencanaan konektivitas wilayah di daerah rawan bencana.
Lebih lanjut, Djati menjelaskan bahwa kerusakan infrastruktur dapat meningkatkan risiko bencana. Apalagi disebabkan oleh pembukaan hutan yang menyebabkan kemampuan lahan untuk dapat menyerap air hujan berkurang.
“Jika terjadi hujan ekstrim, air hujan lebih banyak mengalir menjadi aliran pembukaan yang dapat memicu terjadinya erosi, longsor, banjir, dan banjir bandang. Termasuk juga bertambahnya kerusakan infrastruktur,” pungkasnya.
Salwa & KabarTerkiniNews.co.id
