Jakarta, KabarTerkiniNews.co.id – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Tengah, menyoroti berbagai persoalan krusial yang dihadapi pemerintah desa dalam implementasi program nasional, khususnya terkait program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Tengah, menyoroti berbagai persoalan krusial yang dihadapi pemerintah desa dalam implementasi program nasional, khususnya terkait program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
Saat ditemui usai pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) APDESI ke V Kamis (29/01) siang, Sekertaris APDESI Jateng, Sulaiman mengungkapkan bahwa dalam praktik di lapangan, banyak program strategis desa justru tidak memberikan ruang optimal bagi kepala desa dan pemerintah desa untuk berperan aktif.
“Di desa ini kan banyak isu, termasuk program MBG. Faktanya, program-program itu lebih banyak dimonopoli oleh orang-orang yang punya modal besar. Kami sebagai kepala desa, bukan hanya di Jawa Tengah, sering kali hanya jadi penonton. Programnya jalan, tapi desa hanya ikut arus,” ujarnya.
Ia juga menyoroti implementasi Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum sepenuhnya melibatkan desa sebagai subjek utama pembangunan ekonomi.
“Koperasi Desa Merah Putih juga sama saja. Kami di desa justru jadi bingung. Merah putih, tapi kepala desa hanya diberikan ‘tangan’, tidak benar-benar diberi peran penuh”. tegas Sulaiman.
Dilanjut Sulaiman, kepala desa di seluruh Indonesia berharap kebijakan pemerintah pusat tidak hanya berhenti pada konsep dan regulasi, tetapi juga memberikan ruang nyata bagi desa.
” Harapan kami, baik di program MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah benar-benar memperhatikan peran kepala desa,” Pungkasnya.
Prabowo Aji.
