Yogyakarta, KabarTerkiniNews.co.id – Kebijakan pemerintah yang mewajibkan pemesanan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan laporan penjualan harian melalui aplikasi digital, dinilai hanya memberatkan pedagang kecil di pasar yang belum melek teknologi.
Ekonom Universitas Gadjah Mada, Wisnu Setiadi Nugroho, Ph.D., berpendapat digitalisasi memang bisa menjadi instrumen penting dalam pengawasan distribusi pangan, tetapi perlu proses pendampingan dan sosialisai serta perbaikan logistik beras.
“Kalau pemerintah terlalu menekankan sisi kontrol administratif tanpa memperbaiki logistik, tujuan stabilisasi harga beras bisa meleset. Pemerintah harus melakukan pendampingan dan sosialisasi serius agar kebijakan ini benar-benar inklusif,” tuturnya, Kamis (28/8), dikutip dari laman resmi UGM.
Wisnu menilai kebijakan digitalisasi jika tidak diatur dengan baik, maka pedagang besar yang memiliki kemampuan teknologi akan semakin diuntungkan, sementara pedagang tradisional semakin tertinggal.
Menurutnya, pemerintah sebaiknya fokus pada perbaikan rantai pasok beras dari gudang Bulog ke pedagang, agar distribusi lebih lancar, biaya logistik menurun, dan harga tetap terkendali. “Pengawasan digital tetap penting, tetapi jangan sampai menggantikan peran fundamental pemerintah sebagai penyedia kebijakan dan penegak institusi, bukan sebagai pesaing pedagang kecil,” paparnya.
Wisnu menyarankan adanya mekanisme digital yang lebih adaptif, misalnya dengan menyediakan jalur pemesanan sederhana seperti melalui WhatsApp atau bantuan petugas pasar. “Pemerintah juga perlu memastikan peran pedagang tradisional tetap terjamin sebagai jalur distribusi utama beras SPHP serta memberikan perlindungan kepada kelompok rentan agar margin pedagang kecil tidak semakin tertekan,” paparnya.
Wisnu juga menyoroti tumpang tindih antara distribusi beras SPHP melalui pedagang tradisional dengan operasi pasar di tingkat kelurahan dan RW. Ia menilai, operasi pasar yang terlalu sering bisa membuat pedagang pasar yang selama ini menjadi jalur distribusi alami beras justru terpinggirkan. Sumber:
