Yogyakarta, KabarTerkiniNews.co.id — Ketua DPRD DIY, Nuryadi, mempersilakan pers menjalankan fungsi kritik terhadap lembaga legislatif sebagai representasi wakil rakyat. Menurutnya, kritik yang disampaikan media merupakan bagian dari upaya memperbaiki kinerja, sehingga peran DPRD sebagai wakil rakyat dapat berjalan lebih optimal.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY yang dikemas dalam program “Sambung Rasa” di DPRD DIY, Sabtu (14/2). Kegiatan ini digelar dalam rangka menyusun program kerja lima tahun kepengurusan PWI DIY.
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua PWI DIY, Hudono, serta Sekretaris Dewan Penasehat PWI DIY, Edy Suandi Hamid.
Dalam sambutannya, Nuryadi menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis, tidak hanya dalam mempublikasikan kegiatan DPRD DIY, tetapi juga dalam memberikan masukan konstruktif bagi peningkatan kualitas kinerja lembaga legislatif.
“Pers memiliki fungsi kontrol sosial. Kritik yang disampaikan tentu untuk perbaikan bersama. Kami terbuka terhadap masukan,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan DIY tersebut.
Ia juga menyoroti derasnya arus informasi yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut sering kali membuat publik kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Bahkan, informasi keliru dapat berkembang menjadi saling menyalahkan dan menjatuhkan pihak lain.
Karena itu, Nuryadi berharap PWI melalui para anggotanya terus mendorong penyebaran informasi yang akurat, berimbang, dan sesuai fakta. “Sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan DPRD DIY merupakan “kantor rakyat” yang terbuka bagi siapa saja. Publik berhak mengetahui hasil kerja dewan, termasuk informasi terkait APBD maupun berbagai keputusan strategis lainnya.
“Ini kantor rakyat, mestinya semua bisa masuk ke sini. Semua bisa mengetahui hasil-hasil kerja dewan tanpa harus ditutupi. Jika ditutup-tutupi, dikhawatirkan muncul praduga yang tidak benar,” katanya.
Sementara itu, Ketua PWI DIY, Hudono, menyambut baik komunikasi yang dibangun DPRD DIY melalui program Sambung Rasa. Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah dialog yang sehat antara legislatif dan insan pers.
“Ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi yang baik. Dengan komunikasi yang terbuka, kita bisa saling memahami peran dan tanggung jawab masing-masing,” ujarnya.
Hudono menambahkan, PWI DIY berkomitmen menjaga profesionalisme anggotanya dalam menyajikan informasi yang berimbang, akurat, dan sesuai kode etik jurnalistik. Ia menilai sinergi antara pers dan lembaga legislatif sangat penting dalam memperkuat demokrasi di daerah.
Dalam Raker tersebut, sejumlah keputusan strategis juga ditetapkan sebagai tindak lanjut amanat Konferensi Provinsi PWI DIY beberapa waktu lalu. Di antaranya memperjuangkan almarhum Udin sebagai pahlawan nasional bidang jurnalistik, menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) minimal satu kali setiap tahun, mewujudkan pembangunan Grha Pers Pancasila, serta meningkatkan perlindungan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Untuk merealisasikan upaya menjadikan Udin sebagai pahlawan nasional bidang jurnalistik, Raker memutuskan membentuk panitia ad hoc yang akan bekerja secara khusus mengawal proses tersebut.
Banyak masukan dari peserta Raker. Hadirnya Anggota Dewan Pakar, Esti Susilarti dan Anggota Dewan Penasehat Ki Bambang Widodo memperkaya masukan yang diberikan dalam penyusunan program.
Melalui forum ini, diharapkan terjalin hubungan yang semakin konstruktif antara DPRD DIY dan insan pers, sehingga fungsi kontrol sosial dan transparansi pemerintahan dapat berjalan beriringan demi kepentingan masyarakat luas.
Nurul Abadi
