SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan indikator strategis yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah berperan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan dan perekonomian. Ia berharap BPS dapat terus memberikan masukan dan evaluasi dalam upaya pembangunan di Jawa Tengah.
“Memang BPS sangat kita harapkan untuk mendukung ekonomi kita. Prinsip, tentang indikator tadi akan kita laksanakan. Terima kasih sudah dibantu, untuk evaluasi ke depan lebih komprehensif terutama terkait data-data. Kalau ada perintah kami siap,” kata Ahmad Luthfi saat menerima Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah di kantornya, Rabu, 14 Mei 2025.
Ahmad Luthfi menjelaskan, roadmap pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 dan 2026 telah ditentukan untuk ketahanan pangan. Itu sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut juga termasuk 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
“Makanya menggeser perdagangan tapi tidak boleh ditinggal karena untuk meningkatkan daerah kita PAD tidak cukup, tetap harus ada investasi dari dalam dan luar negeri, juga industri mikro,” katanya.
Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Endang Tri Wahyuningsih mengatakan BPS akan mendukung Gubernur Ahmad Luthfi untuk mencapai target pembangunan daerah dan meningkatkan perekonomian. Tentu saja semua itu tidak lepas dari data sektoral yang dikumpulkan oleh dinas dan instansi terkait.
Indikator-indikator strategis yang dihasilkan oleh BPS seperti inflasi, pertumbuhan, ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan lainnya merupakan data yang dipotret di lapangan. Data-data itu dirilis setiap bulan, kemudian dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk menentukan arah kebijakan sesuai dengan sektornya.
“Jadi sekali lagi, visi-misi gubernur itu terdeliver juga ke masing-masing OPD. Targetnya kan tentu saja data. Data yang dikumpulkan itu bisa berasal dari BPS bisa juga dari data sektoral,” katanya.
Maka dari itu, koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi antara BOS dengan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah harus terus ditingkatkan. BPS tidak dapat berdiri sendiri dan butuh konsolidasi dengan dinas dan instansi terkait. Sebagaimana yang diinginkan oleh Gubernur Ahmad Luthfi.
“Kita memberikan inside dari data yang kita hasilkan sehingga pencapaian target OPD terkait itu bisa klop. BPS kan memang independen bagaimana BPS memotret dan yang melaksanakan kegiatan adalah dari dinas dan instansi terkait. Kita yang ibaratnya sebagai evaluatornya target-target dari Gubernur,” katanya.
Yovita Nugroho
