Jakarta, KabarTerkiniNews.co.id – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, mendorong perubahan fundamental dalam sistem pemilihan Ketua PWI dari tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat dengan menerapkan mekanisme one man one vote berbasis e-voting. Langkah ini dinilai penting untuk menutup ruang praktik transaksi suara sekaligus memperkuat integritas organisasi profesi wartawan.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI Pusat, Sabtu (7/2/2026), yang menjadi forum strategis dalam menyempurnakan tata kelola organisasi sesuai amanat Kongres Persatuan PWI.
Menurut Munir, sistem pemilihan konvensional menyisakan celah terjadinya praktik transaksional yang berpotensi mencederai nilai-nilai profesionalisme pers. Karena itu, transformasi ke sistem digital bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman, melainkan kebutuhan moral organisasi.
“Saya sangat prihatin dengan praktik transaksi elektoral. Bagaimana mungkin kita menjadi wartawan profesional, tetapi melakukan transaksi suara. Ini mencederai hati nurani,” tegas Munir saat membuka Konkernas PWI Pusat.
Ia menilai, penerapan one man one vote melalui e-voting akan memastikan setiap anggota PWI memiliki hak suara yang setara, langsung, dan terlindungi. Dengan sistem ini, pemilihan Ketua PWI tidak lagi bergantung pada perwakilan terbatas, melainkan mencerminkan kehendak riil anggota.
Munir menegaskan, digitalisasi pemilihan Ketua PWI juga menjadi bagian dari upaya membangun organisasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sistem e-voting diyakini mampu meminimalkan intervensi, tekanan, maupun praktik jual beli suara yang kerap mencoreng proses demokrasi internal.
“E-voting bukan sekadar soal teknologi. Ini tentang komitmen kita menjaga integritas dan mengembalikan kepercayaan anggota terhadap organisasi,” ujarnya.
Lebih jauh, Munir menyebut perubahan sistem pemilihan merupakan bagian tak terpisahkan dari agenda besar penyempurnaan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI. Agenda tersebut merupakan amanat langsung dari Kongres Persatuan PWI yang harus dijalankan oleh kepengurusan baru.
Ia menekankan bahwa setiap keputusan yang dihasilkan dalam Konkernas memiliki legitimasi organisasi karena merupakan satu kesatuan dengan keputusan Kongres Persatuan.
“Forum ini sangat strategis. Amanat Kongres jelas, pengurus baru diberi mandat untuk menyempurnakan PD/PRT. Apa yang diputuskan di sini adalah amanat organisasi,” kata Munir.
Dengan mendorong sistem pemilihan Ketua PWI berbasis one man one vote e-voting, Munir berharap PWI dapat menjadi teladan dalam praktik demokrasi internal yang bersih, adil, dan bermartabat. Ia menegaskan, wartawan tidak hanya dituntut mengawal demokrasi di ruang publik, tetapi juga wajib menegakkannya di dalam organisasi sendiri.
Transformasi ini diharapkan menjadi fondasi penting bagi masa depan PWI yang lebih modern, profesional, dan berintegritas, sejalan dengan tantangan pers di era digital.
Nurul Abadi
