Jakarta, KabarTerkiniNews.co.id – Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kualitas, profesionalitas, serta daya saing pelaku jasa konstruksi di Indonesia.
Tantangan sektor konstruksi ke depan tidak hanya terkait pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut penguatan sistem sertifikasi, kompetensi tenaga kerja, dan integritas industri konstruksi.
Hal tersebut dikatakan Menteri PU Dody Hanggodo usai melantik pengurus LPJK periode 2025-2029 di Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis (4/3) sore.
Pengukuhan tersebut dihadiri Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti bersama sejumlah pejabat struktural di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
Dody menegaskan, LPJK harus menjadi garda terdepan dalam memastikan standar kompetensi dan profesionalisme tenaga konstruksi kita mampu bersaing di tingkat regional maupun global. “Pemerintah membutuhkan dukungan LPJK untuk menjaga kualitas dan akuntabilitas sektor ini,”kata Dody.
Adapun tujuh pengurus LPJK periode 2025–2029 yang dikukuhkan masing-masing, Insannul Kamil, Betty Hariyani, Hambali, Bastian M Sihombing, Michael Sofian Tanuhendrata, Adjar Susilo, serta Muhammad Ikhsa.Dalam kesempatan tersebut, Menteri PU juga mengukuhkan Dewan Pengawas LPJK periode 2025–2029.
Betty Hariyani dari Karanganyar menjadi satu-satunya perempuan dalam kepengurusan LPJK periode 2025–2029.Selain sebagai pengurus LPJK, Betty juga menjabat Ketua Cabang Kabupaten Karanganyar Persatuan Insinyur Indonesia (PII).
Dalam soaran persnya, Betty Hariyani menjelaskan, sinergi antara LPJK dan organisasi profesi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme insinyur Indonesia, terutama di daerah.
Betty menyampaikan bahwa amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pembinaan badan usaha jasa konstruksi secara berkelanjutan.
“LPJK memiliki peran penting dalam memastikan kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui sistem sertifikasi yang kredibel dan akuntabel, serta mendorong terciptanya ekosistem jasa konstruksi yang sehat dan berintegritas,”jelasnya.
Menurut Betty, penguatan tata kelola berbasis digital, peningkatan standar keselamatan konstruksi, serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi prioritas utama dalam mendukung percepatan pembangunan nasional.
Betty juga berharap kehadirannya dalam kepengurusan LPJK dapat menjadi inspirasi bagi perempuan profesional agar lebih aktif berperan dalam sektor konstruksi dan infrastruktur.
“Partisipasi perempuan dalam sektor strategis seperti konstruksi merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan,”pungkasnya.
Iwan
