Jakarta – Pemerintah berencana menghidupkan kembali sistem penjurusan di Sekolah Menengah Atas (SMA) mulai tahun ajaran 2025/2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa siswa nantinya akan kembali memilih jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), atau Bahasa—seperti sistem yang berlaku sebelum era Kurikulum Merdeka.
Kebijakan ini disebut Abdul Mu’ti sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pendidikan dari jenjang ke jenjang. Ia membantah bahwa rencana ini muncul karena ketidaksepahaman dengan kebijakan Menteri sebelumnya, Nadiem Makarim.
“Ini bukan soal personal, ini soal keberlanjutan pendidikan dan penyesuaian dengan kebutuhan peserta didik untuk masa depan mereka,” ujar Abdul Mu’ti dalam konferensi pers di Jakarta.
Dalam sistem penjurusan yang akan diterapkan kembali, siswa SMA akan memilih mata pelajaran sesuai jurusan mereka: siswa IPA akan mendalami Fisika, Kimia, dan Biologi; siswa IPS akan fokus pada Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi; sedangkan jurusan Bahasa akan mempelajari Bahasa Indonesia, Bahasa Asing, dan Sastra secara lebih mendalam.
Kebijakan ini memicu reaksi beragam. Sejumlah pengamat pendidikan menilai pengembalian sistem penjurusan menunjukkan belum adanya peta jalan pendidikan yang konsisten dan jangka panjang. Mereka juga mengkritisi kurangnya riset dan kesiapan teknis dalam implementasi kebijakan tersebut.
Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Fahmi Hatib, mengingatkan bahwa keberhasilan penjurusan sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas pendidikan.
“Kalau serius menghidupkan kembali penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa, maka kualitas guru harus ditingkatkan, begitu pula dengan laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang mendukung pembelajaran sesuai jurusan,” kata Fahmi.
Di sisi lain, dukungan datang dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi, menyebut bahwa penjurusan bisa memberikan ruang bagi siswa untuk memperdalam bidang sesuai minat dan bakat mereka.
“Penjurusan akan membantu siswa fokus. Ini lebih baik daripada pembelajaran serba umum yang bisa membuat siswa kehilangan arah,” ujarnya.
Selain penjurusan, Abdul Mu’ti juga sedang mengkaji ulang sejumlah kebijakan pendidikan lain, termasuk Kurikulum Merdeka, Ujian Nasional (UN), dan sistem zonasi. Ia menyebut, kajian tersebut dilakukan agar setiap kebijakan benar-benar relevan dengan kebutuhan di lapangan.
Dengan berbagai perubahan yang direncanakan, publik menantikan peta jalan pendidikan yang lebih jelas dan berkesinambungan, bukan sekadar perubahan kebijakan berdasarkan pergantian menteri.
Tim Echannel.co.id , Jakarta
