SEMARANG – Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nusron Wahid bertekad melakukan pemerataan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan ekstrem. Sesuai dengan bidang kerjanya, hal itu dilakukan melalui pemanfaatan lahan yang merata untuk masyarakat Indonesia.
Berdasarkan data lahan di Kementerian ATR/BPN RI, negara Indonesia memiliki total lahan 190 juta hektare tanah.
Namun 120 juta hektare tanah tersebut masih berupa hutan yang memang tidak boleh disertifikatkan. Dan 70 juta hektare tahan berupa APL (Area Pengguna Lainnya).
“Karena pengelolaan hutan ada kementeriannya sendiri, hutan menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan RI dengan Menteri Raja Juli Antoni,” kata Nusron saat menghadiri acara Silaturrahim dan Halalbihalal Ngumpulke Balung Pisah Warga NU se-Jawa Tengah di Hall Kaimana Sekolah Nasima Jalan Yos Sudarso Kota Semarang.
Menurut Menteri ATR/BPN, Nusron, hanya 70 juta lahan APL itulah yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Menteri ATR/BPN. “70 juta hektare berupa APL (Area Pengguna Lainnya) ini yang kami urus,” katanya.
Diakuinya, tanah merupakan masalah vital dan sumber konflik bagi umat manusia. Terbukti dari 70 juta hektare tanah APL tersebut, 46 persennya dalam bentuk tanah Hak Guna Usaha (HGU)/Hak Guna Bangunan (HGB).
“Ironisnya 46 persen dari 70 juta hektare lahan, atau 30 juta hektare lahan tersebut hanya dikuasai oleh 3600 perusahaan yang dimiliki hanya 60 keluarga di Indonesia,” tuturnya.
Bahkan Nusron menyebutkan, ada satu keluarga memiliki 1 juta hektare dalam bentuk HGU/HGB. Kalau membaca bukunya seorang filsuf terkenal, Antonio Gramsci, ini menunjukkan adanya ketidakadilan struktural.“Karena ada rasio kesenjangan tinggi, hal ini yang menciptakan kemiskinan ekstrem yang sulit diurai,” tandasnya.
Berdasarkan teori ekonomi asal Peru, Hernando Desoto, kemiskinan ini tidak bisa diatasi dengan bansos (bantuan sosial), tapi dengan legal akses. Tapi hanya bisa diatasi dengan legal akses yang vital, adalah akses tanah,” katanya.
Karena itulah, pihaknya mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang pemanfaatan HGU/HGB di Indonesia dengan tiga prinsip, prinsip keadilan, berarti semua rakyat bisa mendapatkan akses tanah secara setara.
Prinsip pemerataan, maka harus diberikan secara merata sesuai kemampuan masing-masing warga negara Indonesia dan prinsip kesinambungan ekonomi.
Yang sudah terlanjur memegang HGU/HGB tidak boleh dimatikan. Kalau dimatikan, bisa mengganggu kestabilan ekonomi.
“Tapi kami wajibkan memberikan akses kepada rakyat untuk menanam. Baik pemilik HGU/HGB yang lama maupun yang baru, peraturan baru saat ini wajib menyerahkan 20 persen untuk kepentingan plasma,” katanya.
Saat ini, pihaknya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk kesempatan berusaha bagi Masyarakat melalui tanah HGU/HGB, untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.
Misalnya untuk menanam kelapa sawit, kopi, coklat, alpukat, tebu, atau lainnya. “Supaya kekayaan tidak berputar pada orang itu itu saja,” katanya.
Terkait pengelolaan tanah wakaf yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag) RI, pihaknya menargetkan pengurusan legalitas tanah wakaf. Targetnya satu kelurahan lima bidang tanah wakaf.
“Target kami 48 ribu legalitas tanah wakaf. Namun outstanding Akta Ikrar Wakaf (AIW) baru 2700 saja. Padahal untuk memberikan sertifikat 48 ribu tanah wakaf, harusnya ada 48 ribu AIW. Karena untuk pengurusan sertifikat tanah wakaf perlu ada AIW tersebut,” katanya.
Banyak Kendala
Wakil Gubernur (Wagub) Jateng Taj Yasin Maimoen dalam sambutanya mengakui banyak kendala dalam pengelolaan tanah wakaf di Jateng. Hingga saat ini masih banyak tanah wakaf yang belum bisa dikelola dengan baik.
Pasalnya, tanah wakaf tersebut belum bisa diserahkan ke Yayasan, sehingga pengelolaannya belum maksimal. Hal ini karena pengurusan tanah wakaf terkendala nadzir yang masih belum bersertifikat.
Selain itu, terkendala dengan cucu dan cicitnya yang menuntut Kembali tanah tersebut. Bahkan ada yang sudah tukar guling, juga dituntut. Ada juga pembelian tanah wakaf kembali.
“Kami berharap ada kemudahan sertifikasi nadir, agar lebih cepat pemanfaatan tanah wakaf tersebut,” katanya.
Para Profesor dan Doktor se-Kota Semarang mengawali acara itu dengan membaca Kitab Diba Barzanji hingga ‘’mahalul qiyam’’.
Mereka juga dihibur penampilan Rampak Darbuka oleh murid-murid SD Nasima dan Tari Ratoh Jaroe Aceh oleh murid-murid SMP-SMA Nasima.
Menurut Ketua Dewan Pembina Nasima KH Hanief Ismail, mereka pernah menjuarai lomba tari di Korea dan Tiongkok. Dalam bulan ini akan mengikuti festival di Perancis.
Acara tersebut dihadiri para Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Struktural dan kultural NU se-Jawa Tengah. Kepala Kanwil Kemenag Jateng Saiful Mujab, Kepala Kanwil ATR/BPN Jateng Lampri dan Kepala BPN Kabupaten/Kota sed-Jateng, Kepala Baznas RI Prof Noor Ahmad, pendiri YPI Nasima KH Yusuf Nafi, Pembina YPI Nasima KH Hanif Ismail, Ketua Umum MUI Jateng KH Ahmad Darodji, Dirut RSI Sultan Agung Agus Ujianto, Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin, Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Dwi Asih Lintarti, Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyatul Mutmainah, Wakil Bupati Demak Mohammad Badruddin, para Rektor Perguruan Tinggi NU dan para kiai bu Nyai NU. Para anggota DPRD Jateng kader NU dari berbagai partai. Hadir juga sejumlah kiai Khos KH Munif Muhammad Zuhri, KH Dzikron Abdullah dan lain-lain.
Pidato Ketua PWNU Jateng disampaikan Wakil Ketua Prof Dr KH Hasyim Muhammad. Ketua Umum MUI Jateng Dr KH Ahmad Darodji MSi mewakili sesepuh Balung Pisah NU menjelaskan, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh KH Ahmad Abdul Hamid Kendal dan diteruskan hingga sekarang. Warga NU yang tersebar di berbagai bidang tugas berkumpul saling bersilaturahmi.
Yovita Nugroho
