Yogyakarta, KabarTerkiniNews.co.id – Hari Kesehatan Dunia yang diperingati setiap 7 April menjadi momentum global untuk meninjau kembali arah pembangunan kesehatan di berbagai negara.
Peringatan ini sekaligus menjadi refleksi kita bersama dalam melihat sejauh mana sistem kesehatan mampu menjawab berbagai tantangan yang kian kompleks, mulai dari meningkatnya Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes dan kanker hingga persoalan kesehatan mental, serta dampak perubahan iklim.
Di sisi lain, ketimpangan akses layanan kesehatan serta keterbatasan pendanaan di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Hal ini menjadi catatan penting dalam upaya mewujudkan sistem kesehatan yang lebih merata.
Dalam refleksi Hari Kesehatan Sedunia, Guru besar FK-KMK UGM, Prof. dr. Fatwa Sari Tetra Dewi, M.P.H., Ph.D., menekankan pentingnya membangun sistem kesehatan yang tidak hanya responsif, tetapi juga mampu mengendalikan berbagai jenis penyakit sesuai dengan tantangan kesehatan saat ini.
Selain itu, sistem tersebut perlu berorientasi pada masyarakat, yakni disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta didukung oleh partisipasi publik. Sehingga, ia menyebut bahwa penguatan sistem kesehatan tidak bisa hanya bertumpu pada satu sektor saja.
“Sistem kesehatan perlu terintegrasi dengan kerja sama multisektor yang kuat, karena permasalahan kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, tetapi juga melibatkan sektor lain seperti ekonomi dan perindustrian,” ujarnya saat diwawancarai.
Di sisi lain, sistem kesehatan juga perlu memiliki basis bukti ilmiah baik data akademik maupun pemanfaatan teknologi digital.
Meskipun dinilai telah cukup responsif terhadap tantangan global, ketahanan sistem kesehatan di Indonesia sendiri masih belum merata di berbagai lini dan jenis penyakit. Ia juga menyoroti adanya beban pembiayaan kesehatan yang tinggi, termasuk pada penanganan PTM yang masih memberi tekanan pada skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Jadi meskipun jaminan kesehatan nasional atau JKN ini (4:22) mencakup hampir 80 persen penduduk, termasuk cukup tinggi menurut WHO. Namun dari data yang lain, masih banyak yang harus keluar biaya sendiri,” tuturnya.
Saat ini sistem kesehatan di Indonesia berupaya menunjukkan pergeseran dari pendekatan kuratif menuju penguatan upaya preventif. Meskipun data masih menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran JKN masih terserap untuk pengobatan PTM.
Kondisi ini mendorong pentingnya penguatan langkah pencegahan guna menekan beban kesehatan dan pembiayaan di masa mendatang.
“Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala, sehingga pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kebutuhan pengobatan dan penguatan program pencegahan secara optimal,” ujarnya.
Penanganan berbagai persoalan penyakit menurutnya saling berkaitan satu sama lain. Ia menyebut kondisi kesehatan fisik dan mental memiliki keterkaitan erat, sementara perubahan iklim turut berkontribusi terhadap meningkatnya risiko penyakit, termasuk PTM. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan kesehatan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melihat keterhubungan antar isu secara komprehensif.
Lebih lanjut, ia menilai adapun upaya pengendalian perubahan iklim tetap perlu dilakukan sejak dini sebagai bentuk investasi jangka panjang. Tanpa intervensi yang memadai, dampak perubahan iklim diperkirakan akan semakin memperburuk kondisi kesehatan masyarakat dan beban ekonomi negara di masa depan.
“Perubahan iklim harus dikendalikan mulai sekarang karena dampaknya akan terasa dalam jangka panjang. Kalau tidak dikendalikan, masalah kesehatan dan perubahan iklim justru akan memperburuk kondisi finansial negara ke depan,” tuturnya.
Ia juga menyoroti masih adanya ketimpangan akses layanan kesehatan yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia, salah satunya ketidakmerataan tenaga kesehatan masih menjadi persoalan utama. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar separuh puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan lengkap, dengan sebagian besar tenaga medis terkonsentrasi di kota-kota besar.
Kondisi ini menyebabkan masyarakat di daerah tertentu kesulitan mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. “Sehingga ini juga kemudian berujung pada beban kesehatan yang kemudian tidak merata. Beban kesehatan yang lebih tinggi pada daerah-daerah yang kemudian akses pelayanan kesehatan yang sebaiknya menjadi akses pelayanan kesehatan yang kurang baik,” ungkapnya.
Adapun upaya dalam beberapa tahun kedepan perlu difokuskan pada penguatan langkah preventif dan promotif. Ia menegaskan kembali bahwa pencegahan harus menjadi strategi utama tanpa mengabaikan pentingnya layanan pengobatan.
Menurutnya, deteksi dini melalui skrining kesehatan dan membangun kesadaran masyarakat merupakan hal penting. Namun, rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan, terutama karena adanya ketakutan untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak awal.
“Kondisi ini menunjukkan perlunya perubahan pola pikir masyarakat agar lebih proaktif dalam menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara rutin,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa upaya promotif melalui dorongan gaya hidup sehat harus diperkuat, termasuk pengendalian faktor risiko seperti kebiasaan merokok, pola makan tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik yang menjadi pemicu PTM.
Ia menekankan perlunya mengatur kebijakan yang mendukung perubahan perilaku yang disertai sinergi lintas sektor agar upaya tersebut berjalan efektif. “Sehingga dalam hal ini perlu adanya satu entitas yang mampu mensinergikan berbagai sektor, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan, termasuk kesehatan,” pungkasnya.
Cyntia Noviana & KabarTerkiniNews.co.id
