Optimalisasi Anggaran: CELIOS Sarankan Program Makan Bergizi Gratis Fokus pada Anak Tidak Mampu

Seorang siswa sekolah dasar di Depok, Jawa Barat, menikmati makanannya saat peluncuran program makanan gratis, 6 Januari 2025. (Dita Alangkara/AP)

Jakarta VOA

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), inisiatif unggulan Presiden Prabowo Subianto, menuai perhatian terkait efektivitas penyalurannya. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai bahwa pemberian MBG kepada seluruh anak di Indonesia berpotensi tidak tepat sasaran dan menyebabkan pemborosan anggaran.

Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa jika MBG diberikan secara merata, sekitar Rp50,72 triliun dari anggaran negara justru akan dinikmati oleh anak-anak dari keluarga mampu. “Masyarakat kaya dalam studi kami menyatakan bahwa mereka tidak memerlukan MBG dan lebih memilih agar program ini disalurkan kepada yang lebih membutuhkan,” jelas Media. Ia menambahkan, seringkali anak dari keluarga mampu membawa pulang makanan tersebut untuk diberikan kepada asisten rumah tangga, menunjukkan subsidi yang tidak tepat sasaran.

Siswa SMP Negeri 12 Cimahi, Jawa Barat, menikmati makan siang pada hari pertama program makan gratis, 6 Januari 2025. (Foto: Timur Matahari/AFP)

CELIOS menawarkan solusi dengan menyarankan pemerintah menerapkan skema berorientasi target. Program MBG sebaiknya difokuskan pada anak-anak dari keluarga tidak mampu, khususnya yang tinggal di daerah terpencil dengan penghasilan kurang dari Rp2 juta per bulan, serta balita, ibu hamil, dan menyusui yang memerlukan nutrisi tambahan. Dengan pendekatan ini, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan sekitar Rp117 triliun, memungkinkan efisiensi fiskal yang signifikan.

BACA JUGA:  Memperin Puji Ahmad Luthfi : Hadirkan Investasi Rp 21 Triliun, Pertumbuhan Ekonomi Jateng Melebihi Nasional

Peneliti CELIOS, Bakhrul Fikri, menambahkan bahwa penghematan anggaran yang dihasilkan dapat dialokasikan untuk program perlindungan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), pembayaran tunjangan kinerja dosen ASN, atau meningkatkan daya beli masyarakat yang saat ini sedang melemah. “Bantuan Subsidi Upah (BSU) bisa digelontorkan lagi untuk menolong angkatan kerja yang kena PHK akhir-akhir ini,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa penghematan anggaran dilakukan demi kepentingan rakyat, termasuk untuk mendanai program MBG dan perbaikan sekolah di seluruh Indonesia. Namun, dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, pemerintah diharapkan dapat meninjau kembali skema penyaluran MBG agar lebih tepat sasaran dan efisien.

VOA Indoneaia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *