Karanganyar, KabarTerkiniNews.co.id – Pemerintah Kabupaten Karanganyar memaparkan proposal Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dalam forum presentasi yang digelar di Ruang Diamond Hotel Khas Semarang, Kamis (15/1/2026).
Presentasi proposal bertema “Permukiman Berkelanjutan yang Mendukung Ketahanan Pangan” tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Karanganyar, Adhe Eliana, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah (BAPERIDA), serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.
Proposal berjudul “Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui Pengembangan Permukiman yang Berkelanjutan, Inklusif, dan Berdaya” tersebut disampaikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanganan kawasan permukiman kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari proposal kabupaten/kota yang telah masuk melalui Sistem Informasi Kawasan Permukiman (Si-Kaper).
Dalam paparannya, Wakil Bupati Karanganyar menyampaikan bahwa Desa Ngasem di Kecamatan Colomadu menjadi target utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam upaya penanganan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh secara berkelanjutan.
“Intervensi yang direncanakan tidak hanya fokus pada perbaikan infrastruktur dasar, tetapi juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat setempat,”terangnya.
Dikatakannya, berdasarkan hasil perhitungan tingkat kekumuhan akhir (outcome) peningkatan kualitas permukiman, kawasan Ngasem yang sebelumnya memiliki skor kekumuhan 19 direncanakan turun menjadi skor 18 dengan status kumuh ringan melalui intervensi pembangunan dan perbaikan sistem drainase.
“Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga mendorong kolaborasi lintas sektor melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Bantuan berupa pengadaan gerobak sampah untuk empat RT di RW 01 ditargetkan mampu menurunkan skor kekumuhan kawasan tersebut menjadi 13, sehingga berstatus tidak kumuh,”ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Karanganyar berharap proposal yang diajukan dapat memperoleh dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar penanganan kawasan permukiman kumuh dapat berjalan optimal dan berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan pangan masyarakat.
Iwan
