KLATEN, KABAR TERKINI NEWS – Puluhan warga menggelar aksi tabur bunga di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (19/10/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk keprihatinan masyarakat pascaoperasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
Dalam aksi tersebut, warga mendesak KPK agar tidak tebang pilih dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi. Mereka berharap lembaga antirasuah itu tidak hanya menuntaskan perkara yang menjerat Bupati Klaten, tetapi juga menelusuri dugaan kasus lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
Aksi tabur bunga diikuti warga dari berbagai elemen masyarakat. Selain sebagai ungkapan keprihatinan, aksi ini menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan harapan terhadap penegakan hukum dan perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Klaten.
Warga Minta KPK Usut Dugaan Kasus Lain
Koordinator lapangan aksi, Marwan Kholil, menjadi salah satu perwakilan warga dalam menyampaikan tuntutan terkait penanganan perkara tersebut.
Warga berharap KPK dapat menindaklanjuti berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, sepanjang terdapat bukti dan dasar hukum yang dapat ditelusuri.
Menurut aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut, penanganan perkara korupsi perlu dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa membeda-bedakan pihak yang terlibat.
Mereka juga berharap proses hukum tidak berhenti pada satu perkara apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan indikasi pelanggaran lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Momentum Evaluasi Pemerintahan Daerah
OTT terhadap Bupati Klaten menjadi perhatian masyarakat dan memunculkan harapan agar penegakan hukum dapat berjalan secara konsisten.
Bagi warga yang mengikuti aksi tabur bunga tersebut, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan proses hukum terhadap seorang kepala daerah, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Warga berharap penanganan perkara oleh KPK dapat memberikan kejelasan hukum sekaligus menjadi momentum evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Klaten.
Meski demikian, dugaan kasus lain yang disampaikan warga tetap perlu ditelusuri berdasarkan bukti dan fakta hukum. Setiap pihak yang disebut dalam dugaan pelanggaran juga harus memperoleh proses hukum yang adil sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui aksi ini, warga menyampaikan pesan agar upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan penegakan hukum dapat terjaga.
Repcam: Prabowo Aji, Editor: Heru Warsito
