Pekalongan, KabarTerkiniNews.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh mengimbau jamaah untuk menunda keberangkatan umroh menyusul situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang dinilai semakin dinamis dan belum menentu. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Kemenhaj Kota Pekalongan, Rindiyantono, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/3/2026).
Rindiyantono mengatakan, pemerintah terus mencermati eskalasi geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang kembali meningkat dan memunculkan kekhawatiran terhadap keselamatan perjalanan internasional.
“Melalui Kementerian Haji dan Umroh, pemerintah mengimbau jamaah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya hingga kondisi kembali kondusif. Ini bentuk kehati-hatian dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan perlindungan jamaah,” ujarnya.
Ia merujuk pernyataan Wakil Menteri Haji dan Umroh, Daniel Anjar Simanjuntak, yang juga meminta jamaah menunda keberangkatan sampai situasi membaik. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam memastikan keamanan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi dan wilayah sekitarnya.
Terkait sosialisasi, Kemenhaj Kota Pekalongan telah menyampaikan informasi melalui media sosial dan mendistribusikannya kepada PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh). Tujuannya agar jamaah yang berada di Arab Saudi maupun keluarga di tanah air tetap tenang dan tidak panik.
Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta penyelenggara perjalanan umroh guna memastikan jamaah yang mengalami penundaan atau pemulangan dapat tertangani dengan baik.
“Jika ada yang tertunda kepulangannya, kami pastikan tetap ditampung di hotel atau tempat yang aman dan layak,” tegasnya.
Mengenai batas waktu penundaan, Rindiyantono menegaskan kebijakan tersebut bersifat situasional. Pemerintah akan menyesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.
“Kalau ada informasi menyebut batas waktu sampai bulan tertentu, itu belum tentu benar. Kita melihat perkembangan situasi,” katanya, seraya mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
Di Kota Pekalongan tercatat sekitar enam PPIU resmi. Namun, ia mengakui terdapat kendala di lapangan karena rekomendasi paspor dari Kemenag kini tidak lagi menjadi syarat wajib dari imigrasi. Hal itu membuka kemungkinan adanya PPIU tidak berizin yang tetap memberangkatkan jamaah tanpa melalui pengawasan.
“Ketika ada persoalan, pertanyaannya ke kami, padahal pemberangkatannya tidak melalui izin atau pengawasan kami. Ke depan akan kami sampaikan ke pimpinan agar penataan pemberangkatan umroh kembali melibatkan kami secara penuh,” jelasnya.
Hingga saat ini, pihaknya masih melakukan verifikasi data jamaah yang berada di Arab Saudi. PPIU berizin pun belum seluruhnya aktif melaporkan data, terlebih penyelenggara yang tidak berizin.
Sementara itu, untuk data jamaah haji Kota Pekalongan tahun ini tercatat 344 orang. Namun pada Februari lalu satu jamaah meninggal dunia sehingga tersisa 343 orang. Mereka terbagi dalam dua kloter, yakni Kloter 14 bergabung dengan Kabupaten Pekalongan sebanyak 211 orang dan Kloter 15 bergabung dengan Kabupaten Batang sebanyak 133 orang.
“Pemberangkatan kedua kloter dijadwalkan pada 25 April 2026. Untuk kloter awal, jamaah masuk embarkasi sekitar 21 April dan rencana penerbangan pada 22 April. Kepulangan dijadwalkan sekitar 8 Juni 2026.” Pungkasnya.
Dihubungi terpisah, salah satu warga Kota Pekalongan, Siti Harti, yang berencana menunaikan ibadah umroh dalam waktu dekat, mengaku memilih menunda keberangkatan dan mengikuti arahan resmi pemerintah.
Menurutnya, situasi keamanan di Timur Tengah yang tengah memanas membuat dirinya dan keluarga merasa khawatir jika tetap berangkat sesuai jadwal awal.
“Kalau lihat berita perang seperti ini, saya memilih menunda keberangkatan. Kalau pemerintah sudah mengizinkan, ya saya baru berani berangkat,” ujarnya singkat.
Kermit
