Sorong, KabarTerkiniNews.co.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus berkomitmen dalam mendukung upaya peningkatan ketangguhan bencana untuk mewujudkan resiliensi berkelanjutan di Provinsi Papua Barat Daya.
Komitmen tersebut diwujudkan dengan rangkaian kegiatan yang diawali dengan audiensi bersama Gubernur Papua Barat Daya pada Rabu (15/4) di Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, dan dilanjutkan dengan coaching clinic pemaduan penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah pada 16 hingga 17 April 2026, di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
Audiensi tersebut dihadiri oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si., Asisten Bidang Administrasi Umum Provinsi Papua Barat Daya, Dra. Atika Rafika, M.Si.,
Kepala BPBD Provinsi Papua Barat Daya, Dr. George Yarangga, A.Pi., M.M., Senior Program Manager DFAT, Riri Silalahi, serta perwakilan Program SIAP SIAGA, Program SKALA, dan Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana (PSPB) BNPB.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Raditya Jati, menekankan pentingnya penguatan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan risiko bencana melalui implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana dan integrasi penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Upaya ini diharapkan mampu memperkuat kebijakan, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, kesiapsiagaan masyarakat juga menjadi perhatian utama, khususnya di kawasan strategis seperti Raja Ampat yang memiliki potensi pariwisata tinggi namun memiliki risiko multibahaya tinggi.
“Penguatan kapasitas hingga tingkat komunitas menjadi kunci dalam menjaga ketahanan daerah dan mewujudkan resiliensi berkelanjutan, termasuk melindungi sektor ekonomi seperti pariwisata,” ujarnya.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyampaikan apresiasi atas dukungan BNPB dan mitra pembangunan, serta menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kelembagaan melalui pembentukan BPBD, penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta rencana pembangunan kantor BPBD, gudang logistik, dan Pusdalops. Pemerintah Provinsi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Tahun 2026.
Program SIAP SIAGA menyampaikan komitmen dukungan dalam penguatan sistem, strategi, dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Sementara itu, Program SKALA turut mendukung implementasi SPM dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah di Papua Barat Daya.
Coaching Clinic Pemaduan Penanggulangan Bencana
Coaching clinic pemaduan penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dibuka oleh Gubernur Papua Barat Daya pada Rabu (16/4). Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus terintegrasi dengan upaya mitigasi guna menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan lingkungan.
Gubernur juga menghimbau kabupaten/kota untuk segera menyusun dokumen KRB dan RPB sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
Peserta mendapatkan berbagai materi strategis dari narasumber lintas kementerian/lembaga dan daerah, mencakup strategi pemaduan penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan daerah, profil Indeks Ketahanan Daerah (IKD), pemanfaatan hasil evaluasi SPM, hingga pemetaan risiko dan program peningkatan resiliensi daerah. Peserta juga melakukan pembahasan teknis terkait profil ancaman bencana prioritas, evaluasi program, serta penyusunan usulan program dan kegiatan penanggulangan bencana untuk dokumen perencanaan tahunan.
Kegiatan ditutup oleh Kepala BPBD Provinsi Papua Barat Daya, Dr. George Yarangga, A.Pi., M.M., menegaskan pentingnya komitmen lintas sektor dalam mengintegrasikan isu kebencanaan ke dalam pembangunan daerah. Ia juga menekankan penggunaan data dan kajian risiko, seperti Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD), sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan prioritas pembangunan yang inklusif dengan memperhatikan kelompok rentan.
Penguatan penanggulangan bencana harus berbasis data dan kajian risiko yang akurat, serta dilaksanakan secara inklusif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Sebagai tindak lanjut, Kepala BPBD Provinsi Papua Barat Daya telah menyampaikan usulan kepada Gubernur agar indikator IRB dan IKD dapat dimasukkan dalam rancangan akhir RPJMD Provinsi Papua Barat Daya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga tengah merencanakan pembangunan kantor BPBD, gudang logistik, dan pusat pengendalian operasi (Pusdalops). Menurut Gubernur Elisa, langkah ini dapat menjadi awal penguatan BPBD sebagai koordinator dan komando dalam penanggulangan bencana di Papua Barat Daya. Usulan tersebut telah disampaikan kepada BNPB untuk mendapat arahan dan dukungan lebih lanjut.
KabarTerkiniNews.co.id
