Banda Aceh, KabarTerkiniNews.co.id – Pasca bencana Siklon Senyar yang terrjadi pada 2025 lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Peringatan Dini, Kedeputian Bidang Pencegahan melaksanakan Rapat Koordinasi Kajian Rencana Fasilitasi Peralatan Peringatan Dini Bencana di Provinsi Aceh pada Selasa (10/11) di Kota Banda Aceh.
Kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat sistem peringatan dini bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Sebagai langkah awal, pada tahun 2026, BNPB akan melaksanakan studi kelayakan peralatan peringatan dini di 163 desa/kelurahan yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Studi ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan peralatan, menentukan lokasi yang layak, serta memastikan rencana penguatan sesuai dengan karakteristik ancaman dan kondisi masing-masing wilayah.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, Ph.D., menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini menjadi langkah awal untuk menyelaraskan kesiapan pemerintah daerah dan tim BNPB dalam pelaksanaan studi kelayakan yang ditargetkan rampung pada akhir 2026.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan BMKG dan BWS untuk memetakan peralatan pemantauan yang telah tersedia di Aceh agar kebutuhan peralatan tambahan dapat ditentukan tanpa terjadi duplikasi.
Integrasi informasi prakiraan hujan, pemantauan tinggi muka air sungai, dan penggunaan sirene diharapkan dapat mendukung penyampaian peringatan secara tepat waktu sehingga pemerintah daerah dan masyarakat dapat segera melakukan evakuasi.
Untuk itu, BPBD diharapkan mendukung proses kajian serta berkomitmen menerima, mengoperasikan, dan memelihara peralatan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Analis Kebencanaan Ahli Madya Direktorat Peringatan Dini BNPB, Mohd. Robi Amri, mengharapkan dukungan BPBD kabupaten/kota dalam pelaksanaan studi kelayakan, terutama melalui fasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah hingga tingkat desa, pendampingan survei lapangan, serta penyediaan data pendukung.
Keterlibatan daerah tersebut diperlukan untuk memastikan lokasi pemasangan sesuai kebutuhan dan peralatan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Diskusi bersama BPBD kabupaten/kota turut membahas kebutuhan dan keberlanjutan pengelolaan peralatan peringatan dini.
Sejumlah masukan mencakup pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial dan karakteristik wilayah dalam menentukan lokasi pemasangan, kesiapan anggaran pemeliharaan, serta kebutuhan pelatihan bagi BPBD sebagai pengguna peralatan.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pencegahan BNPB menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam proses survei, termasuk menyiapkan alternatif lokasi dan mengutamakan lahan milik pemerintah.
Ia juga menegaskan bahwa sistem peringatan dini tidak bertujuan mencegah banjir, melainkan memastikan informasi ancaman dapat ditindaklanjuti melalui kesiapsiagaan dan evakuasi oleh BPBD bersama TNI, Polri, dan masyarakat.
Lebih lanjut, Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo mengingatkan bahwa penguatan sistem peringatan dini juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebencanaan.
Ketersediaan peralatan peringatan dini menjadi salah satu bentuk nyata pemenuhan layanan tersebut, sekaligus mendukung peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana).
Pangarso menekankan bahwa masyarakat perlu dilibatkan sebagai bagian dari sistem peringatan dini, tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan ketika terjadi ancaman.
Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara BNPB, BMKG, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai, BPBD, dan masyarakat.
Ia juga meminta pemerintah daerah mendukung tim survei dalam menentukan lokasi pemasangan dengan menyiapkan beberapa alternatif titik, serta memprioritaskan penggunaan lahan milik pemerintah agar proses pemasangan dapat berjalan lebih mudah.
Melalui kegiatan ini, BNPB mendorong penguatan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologi di Aceh yang terintegrasi, mulai dari pemantauan ancaman hingga penyampaian informasi dan tindakan evakuasi.
Ke depan, hasil studi kelayakan diharapkan menjadi dasar pengembangan instrumen peringatan dini yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah, serta didukung kesiapan pemerintah daerah dalam pengoperasian dan pemeliharaannya.
Sinergi antara BNPB, BMKG, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai, BPBD, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan daerah serta meningkatkan perlindungan masyarakat dari risiko bencana hidrometeorologi.
YHL/BNPB.go.id
