Sleman, KabarTerkiiNews.co.id – Usai peristiwa aksi massa 10 November yang berujung anarkis tersebut, Polda DIY mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan 157 peserta aksi unjuk rasa yang diamankan pascakerusuhan.
Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H., memastikan proses pemeriksaan melibatkan asistensi lembaga eksternal independen guna menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi seluruh pihak, (Rabu, 11 November 2026).
“Dalam penanganan ini, kami mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kami melibatkan Komnas HAM, Ombudsman RI Perwakilan DIY, dan Kompolnas, serta pengawasan internal Itwasda Polda DIY agar seluruh proses berjalan secara objektif dan sesuai ketentuan hukum,” tegas Kapolda DIY.
Dari total 157 orang yang diamankan, sebanyak 22 anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) telah mendapatkan pendampingan KPAI dan psikolog.
Seluruh anak tersebut telah resmi dipulangkan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta aspek perlindungan dan pemulihan psikologis.
Sementara itu, 136 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda DIY.
Kapolda menjelaskan bahwa penyidik Ditreskrimum Polda DIY melakukan pemeriksaan dan gelar perkara secara cermat, termasuk melalui koordinasi dengan pihak sekolah, perguruan tinggi, dan elemen masyarakat untuk memastikan penanganan yang proporsional.
“Kami tidak ingin ada proses yang tergesa-gesa ataupun tidak sesuai prosedur. Setiap orang akan diperlakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan. Jika tidak cukup bukti, tentu akan kami pulangkan. Namun, apabila ditemukan bukti yang cukup adanya pelanggaran hukum, proses akan dilanjutkan ke tahap penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Langgeng.
Kapolda DIY menegaskan bahwa kepastian hukum terhadap seluruh peserta aksi yang diamankan ditetapkan sebelum batas waktu 1×24 jam.
Polda DIY memastikan setiap keputusan didasarkan pada hasil pemeriksaan dan alat bukti, bukan semata-mata karena seseorang berada di lokasi aksi.
“Kami berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Kami juga membuka ruang asistensi dan pengawasan agar masyarakat dapat melihat bahwa setiap proses dilakukan secara bertanggung jawab,” pungkas Kapolda DIY.
Polda DIY menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memastikan perlindungan hak-hak warga negara dalam setiap proses penegakan hukum.
Kehadiran asistensi eksternal ini sejalan dengan dorongan Ombudsman RI Perwakilan DIY agar seluruh proses berjalan objektif, profesional, dan humanis sesuai KUHAP serta Peraturan Kapolri tentang Pengendalian Massa.
Dukungan asistensi eksternal oleh Kompolnas yang memantau langsung jalannya penanganan di lapangan.Kompolnas memastikan jajaran Polda DIY bertindak profesional, terukur, dan patuh pada standar operasional prosedur Polri.
Ombudsman mendesak kepolisian menjamin keselamatan massa dari kekerasan maupun intimidasi, serta membuka akses bantuan hukum, kunjungan keluarga, dan layanan medis.
Melalui asistensi eksternal ini pula, Komnas HAM memastikan perlindungan hak asasi manusia berjalan optimal. Komnas HAM menekankan agar Polda DIY bertindak adil dengan memulangkan peserta aksi yang tidak terbukti bersalah,sekaligus memastikan kondisi fisik dan psikis mereka tetap sehat selama masa pengamanan.
YHL/ Humas Polda DIY
