Sumber Foto : gemadika.com
Pekalongan, KabarTerkiniNews.co.id – Dugaan gangguan kesehatan setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan di Kota Pekalongan.
Sebanyak 11 siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pringlangu 01 dan 03, Kecamatan Pekalongan Barat, dilaporkan mengalami keluhan mual dan pusing usai mengonsumsi makanan MBG. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 16 September 2026.
Keluhan yang dialami para siswa membuat petugas kesehatan turun tangan. Petugas puskesmas disebut datang langsung ke sekolah untuk melakukan penanganan terhadap siswa yang mengalami gejala tersebut. Namun, persoalan tidak berhenti pada penanganan medis.
Sementara itu, informasi yang disadur dari pantura24.com, Pengurus Yayasan Islam Katijoyo MII Pringlangu (TAKHASSUS), Abdul Kholik, membenarkan adanya informasi mengenai sejumlah siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah menerima makanan MBG.
Kholik menjelaskan, berdasarkan laporan yang diterimanya dari kepala sekolah, terdapat 11 siswa yang mengalami gejala mual dan pusing. Kondisi para siswa disebut relatif ringan dan telah mendapat penanganan langsung dari pihak puskesmas.
“Gejalanya kemarin itu mual, pusing. Alhamdulillah ditangani langsung dari puskesmas, tidak sampai menginap. Puskesmasnya langsung datang ke sekolahan,” jelas Kholik.
Ia menambahkan, penanganan dilakukan di lingkungan sekolah sehingga para siswa tidak perlu dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan awal.
Menurut Kholik, informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa siswa yang mengalami gejala tersebut berasal dari sekolah reguler yang berada di sekitar masjid. Adapun MI Pringlangu 01 dan 03 serta MI di lokasi terkait masih berada dalam satu naungan yayasan.”Kalau saya itu hanya informasi dari laporan dari kepala sekolah dan sudah ditangani selesai,” katanya.
Lebih lanjut, Kholik mengungkapkan bahwa kepala sekolah dipanggil ke pihak Kepolisian pada Kamis (17/9/2026) untuk memberikan keterangan terkait kejadian tersebut. Selain kepala sekolah, pihak yang mengetahui peristiwa pada hari sebelumnya juga disebut turut dimintai keterangan.”Hari ini posisi kepala sekolah dipanggil di Polisi. Yang dipanggil kepala sekolah dan yang tahu kemarin,” ujarnya.
Kholik juga mengatakan bahwa pihak kepolisian telah melakukan pemantauan hingga mendatangi sejumlah rumah siswa. Langkah tersebut dilakukan setelah pihak yayasan meminta agar kondisi siswa terus dipantau apabila terdapat tindak lanjut dari kejadian tersebut.”Malamnya saya suruh monitor barangkali ada tindak lanjut, ternyata dari Polsek itu sudah ke rumah-rumah,” ungkapnya.
Kini muncul desakan agar pihak terkait membuka informasi secara transparan mengenai makanan yang dikonsumsi para siswa, termasuk pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan MBG tersebut. Desakan itu disampaikan Ketua LSM Robin Hood 23, M Arif.
Arif mempertanyakan respons Satgas MBG Kota Pekalongan terhadap dugaan kejadian tersebut. Ia menilai masyarakat perlu mendapatkan penjelasan mengenai langkah yang telah dilakukan setelah munculnya keluhan dari para siswa.
“Kami mempertanyakan tugas Satgas MBG di Kota Pekalongan. Diduga tidak transparan dan merespons kejadian tersebut. Seharusnya melakukan klarifikasi dan menyampaikan kejadian tersebut kepada masyarakat,” kata Arif, Minggu (27/9/2026).
Menurut Arif, informasi mengenai SPPG yang menyediakan makanan tersebut juga perlu disampaikan secara terbuka. Termasuk, kata dia, hasil pemeriksaan terkait penyebab munculnya keluhan kesehatan pada 11 siswa.
“Harus diperlihatkan SPPG-nya, apa kesalahannya dan apa penyebabnya. Diduga tidak independennya tim Satgas MBG di Kota Pekalongan. Masyarakat berhak tahu SPPG siapa yang menyebabkan terjadinya keracunan 11 siswa,” ujarnya.
Arif juga meminta aparat kepolisian, khususnya Polres Pekalongan Kota, menyampaikan perkembangan maupun hasil penyelidikan terkait dugaan kejadian tersebut kepada publik.
Ia mempertanyakan apakah SPPG yang memasok makanan tersebut telah mendapatkan evaluasi, teguran, atau tindakan lain setelah adanya laporan siswa mengalami keluhan kesehatan.
“Kami juga berharap kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Pekalongan Kota, terkait hasil penyelidikan terjadinya keracunan. Kami berharap transparansi terkait SPPG tersebut, apakah ditutup atau mendapat teguran,” katanya.
Menurut Arif, keterbukaan informasi menjadi penting karena program MBG menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak di sekolah.
Ia meminta masyarakat tidak dibiarkan bertanya-tanya mengenai penyebab munculnya keluhan kesehatan tersebut.
“Kalau begini didiamkan, bagaimana nasib anak-anak kita? Tidak ada transparansinya, keterbukaan masalah ini. Kita berhak menolak MBG,” ujarnya.
Bahkan, Arif menyerukan agar pelaksanaan program MBG di Kota Pekalongan dihentikan apabila persoalan keamanan makanan dan dugaan kejadian tersebut tidak mendapatkan penjelasan secara transparan. “Tolak MBG, tolak MBG, tolak MBG,” tegas Arif.
Meski demikian, dugaan gangguan kesehatan tersebut perlu dibedakan dari kesimpulan mengenai penyebabnya. Keluhan mual dan pusing yang dialami para siswa belum dengan sendirinya membuktikan bahwa makanan MBG menjadi penyebabnya. Kepastian mengenai penyebab kejadian membutuhkan hasil pemeriksaan dan penyelidikan dari pihak berwenang.
Karena itu, informasi mengenai hasil pemeriksaan makanan, kondisi siswa, serta tindak lanjut terhadap penyedia makanan menjadi bagian penting untuk menjawab keresahan masyarakat.
Masyarakat kini menunggu penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada 11 siswa tersebut dan bagaimana tindak lanjut terhadap penyedia makanan MBG.
Kermit
