Pemalang, KabarTerkiniNews.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuat geger publik. Kali ini, giliran Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang dikabarkan terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Penangkapan tersebut menambah panjang daftar kepala daerah yang terseret dalam operasi senyap lembaga antirasuah sepanjang tahun 2026.
Kabar penangkapan Anom dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. Meski demikian, hingga berita ini ditulis, KPK belum mengungkap secara rinci perkara dugaan korupsi yang menjadi dasar operasi tersebut maupun jumlah pihak yang diamankan.
Berdasarkan data KPK, penangkapan Anom merupakan OTT ke-18 sepanjang tahun 2026. Jumlah tersebut menunjukkan masih tingginya praktik dugaan korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dan aparat pemerintahan di berbagai daerah.
Rangkaian OTT KPK tahun ini dimulai pada 9–10 Januari 2026 dengan penangkapan delapan orang dalam kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Masih pada Januari, KPK kembali menangkap Wali Kota Madiun Maidi serta Bupati Pati Sudewo dalam operasi berbeda.
Memasuki Februari, KPK kembali melakukan serangkaian OTT terhadap Kepala KPP Madya Banjarmasin, kemudian Rizal, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, serta Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta
bersama Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.
Pada Maret 2026, yang bertepatan dengan bulan Ramadan, KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan terhadap **Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, serta Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam perkara yang berbeda.
Sementara itu, pada April 2026, KPK menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Tidak ada operasi tangkap tangan yang dilakukan sepanjang Mei.
Memasuki Juni, KPK kembali aktif melakukan OTT yang turut menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang kemudian menyerahkan diri. Pada bulan yang sama, KPK juga menangkap Bupati Muara Enim Edison, seorang ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta melakukan OTT yang membuat Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menyerahkan diri.
Pada Juli 2026, rentetan OTT kembali berlanjut dengan penangkapan Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, hingga kini Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
Profil Singkat Anom Widiyantoro
Anom Widiyantoro terpilih sebagai Bupati Pemalang periode 2025–2030 setelah memenangkan Pilkada 2024 bersama wakilnya, Nurkholes. Pasangan tersebut resmi dilantik pada 20 Februari 2025.
Berdasarkan informasi dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Pemalang, Anom lahir di Cimahi, Jawa Barat, pada 1970.
Dia menyelesaikan pendidikan Sarjana Manajemen Keuangan di Universitas Diponegoro (Undip) pada 1996 dan melanjutkan Magister Manajemen di Universitas Padjadjaran (Unpad) hingga lulus pada 2005.
Sebelum memasuki dunia politik, Anom dikenal memiliki karier panjang di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) selama kurun waktu 1996–2021. Berbagai posisi strategis pernah diembannya, mulai dari staf ahli, auditor internal, manajer keuangan dan operasi, hingga general manager.
Karier profesionalnya berlanjut sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko PT Hotel Indonesia Properti (PT HIPA) pada periode 2021–2024 sebelum akhirnya maju dalam kontestasi Pilkada Pemalang.
Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan secara resmi konstruksi perkara, nilai dugaan kerugian negara, maupun status hukum Anom Widiyantoro. Publik masih menantikan keterangan resmi dari lembaga antirasuah terkait operasi tangkap tangan tersebut.
Kermit
