Yogyakarta, KabarTerkiniNews.co.id – Jusuf Kalla, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) melantik Kepengurusan PMI DIY masa bakti 2026-2031 di Bangsal Kepatihan, Kompleks Pemda DIY pada Minggu (13/09/2026). Sebelum melantik Jusuf Kalla terlebih dahulu menanyakan kesediaan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI DIY.
“Pada hari ini, Minggu tanggal 13 September 2026, saya Ketua Umum PMI dengan resmi melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI DIY Masa Bakti Tahun 2026-2031. Kepada Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI DIY yang dilantik agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah”, kata JK.
Jusuf Kalla berharap pengurus yang dilantik mewujudkan kerja kemanusiaan yang sebaik-baiknya, karena merupakan amal dan merupakan pengabdian kepada bangsa dan negara.
Bencana muncul disebabkan oleh alam maupun manusia. Palang Merah didirikan dilatarbelakangi adanya perang akibat perbuatan manusia, sehingga menangani korban-korban perang. Sementara pada sisi yang lain, Palang Merah menangani korban bencana gempa yang terjadi di Jogja tahun 2006 dan erupsi Merapi tahun 2010. Korban-korban tersebut bisa ditangani secara bersama-sama berkat partisipasi dari masyarakat.
PMI mengatur dan mengoordinasikan bagaimana kerja sama untuk menolong korban, berada di tengah antara masyarakat yang akan membantu dan masyarakat yang akan dibantu. PMI berada di tengah, menerima dan menyalurkan bantuan dari masyarakat dan perusahaan-perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kita ketahui bersama, belum selesai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir di Sumatera, disusul gempa Nusa Tenggara Timur, kekeringan di Pulau Jawa dan beberapa wilayah lainnya, meletusnya gunung Anak Krakatau, dan kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera.
Semua membutuhkan perhatian, jika terjadi bencana, kehidupan sosial ekonomi masyarakat terganggu dan hal ini hanya bisa dibantu oleh masyarakat yang tidak terkena bencana untuk membantu, berpartisipasi, dan memberikan sumbangan.
PMI berprinsip mencegah lebih baik daripada menangani, PMI tidak hanya menyelesaikan bencana namun juga mencegah bencana.
PMI bersama dengan pemerintah melaksanakan penghijauan untuk mencegah bencana yang disebabkan oleh lingkungan seperti banjir dan tanah longsor dan hal ini membutuhkan partisipasi masyarakat. PMI bekerja sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan kemandirian dalam membantu masyarakat.
Selaras dengan Ketua Umum PMI, Gubernur DIY dalam sambutan yang dibacakan Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Aria Nugrahadi menyampaikan bahwa DIY adalah wilayah dengan dinamika kebencanaan yang kompleks.
Kita hidup berdampingan dengan berbagai risiko, mulai dari aktivitas vulkanik, gempa bumi, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem hingga kedaruratan kesehatan dan sosial. Pengalaman mengajarkan bahwa dalam situasi darurat, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga.
Pertolongan yang cepat dapat menyelamatkan kehidupan. Informasi yang akurat dapat mencegah kepanikan. Relawan yang terlatih dapat menjadi penghubung antara keterbatasan dan harapan.
Karena itu, kepengurusan PMI DIY masa bakti 2026-2031 hendaknya semakin kuat dalam kemampuan mengantisipasi. PMI perlu terus memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat, kapasitas relawan, sistem informasi dan komunikasi kedaruratan, pengelolaan logistik, pendidikan kebencanaan, serta pemanfaatan teknologi.
Dengan demikian PMI dapat bergerak cepat, tepat, terkoordinasi, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.
Dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan kegiatan kepalangmerahan di Indonesia.
Mandat kemanusiaan itu mencakup pemberian bantuan kepada korban konflik dan kerusuhan, pelayanan darah, pembinaan dan pengelolaan relawan, pendidikan dan pelatihan kepalangmerahan, penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan dan sosial, serta berbagai tugas kemanusiaan lainnya.
Mandat tersebut menunjukkan, bahwa PMI adalah bagian penting dari ketangguhan masyarakat, sejak tahap kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan.
Sementara tantangan untuk pelayanan darah adalah bukan hanya bagaimana meningkatkan jumlah pendonor, tetapi bagaimana memastikan bahwa darah tersedia dalam jumlah yang memadai, aman, bermutu, berkelanjutan, dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat yang membutuhkan.
Untuk itu, Gubernur mendorong PMI DIY untuk terus melakukan inovasi dalam pelayanan darah. Penguatan jejaring pendonor sukarela, edukasi generasi muda, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan standar mutu, serta koordinasi dengan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian bersama.
GBPH. H. Prabukusumo, S.Psi yang kembali terpilih menjabat sebagai Ketua PMI DIY menuturkan, “Susunan Kepengurusan PMI DIY Masa Bakti 2026-2031 disusun oleh tim formatur dan telah mendapatkan SK dari PMI Pusat. Pelantikan ini juga untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan kepengurusan baru kepada pemerintah, mitra kerja, dan masyarakat DIY”.
Selaras dengan Ketua Umum dan Gubernur, Gusti Prabu berharap pengurus akan menjalankan roda organisasi dengan sebaik-baiknya dengan pikiran, niat dan hati yang mulia mengabdikan diri untuk kemanusiaan dengan mengedepankan kejujuran, profesional, dan akuntabel.
Kedepan peluang dan tantangan yang dihadapi PMI semakin besar di tengah disrupsi lingkungan yang terjadi begitu cepat. Kita dihadapkan pada kondisi yang semakin kompleks, krisis bencana, perubahan iklim, dan krisis kesehatan.
Kemampuan mengelola perubahan dan beradaptasi adalah kunci dalam menghadapi tantangan tersebut. Kita perlu menggali ide-ide kreatif untuk membangun ketangguhan masyarakat, mengembangkan sumber daya organisasi, kemitraan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Susunan Kepengurusan PMI DIY masa bakti 2026-2031 terdiri atas Pelindung adalah Gubernur DIY, Dewan Kehormatan adalah KGPAA Paku Alam X sebagai Ketua, Herry Zudianto sebagai Sekretaris, dengan anggota Yohanes Wahyu Saronto, Soekeno, GPH. Indrokusumo, dr. Gregorius Anung Trihadi, dan Suyarno.
Sedangkan susunan Pengurus terdiri dari GBPH. H. Prabukusumo sebagai Ketua, sementara Wakil Ketua masih dijabat oleh Haka Astana. Sekretaris adalah Arif Noor Hartanto, Wakil Sekretaris Indana Laazulva, Bendahara dijabat oleh H. Suhartono, Wakil Bendahara Afifah. Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya dijabat oleh dr. Gideon Hartono, Ketua Bidang Organisasi adalah Sigit Alifianto. Arif Rianto Budi Nugroho menjabat sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, sedang Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan sosial adalah dr. Lipur Riyantiningtyas Budi Setyowati. Sementara Ketua Bidang Pelayanan Unit Donor Darah adalah dr. Suryanto, Ketua Bidang Anggota dan Relawan adalah Endang Patmintarsih.
Sedangkan Edy Heri Suasana menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi adalah Andhi Wisnu Wicaksono. Ketua Bidang Kerja Sama dan Kemitraan adalah Eko Prayitno, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi dijabat oleh Susantio, serta Wakil Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya adalah Tri Wahyuni.
Untuk membangun semangat persaudaraan serta kepedulian terhadap kemanusiaan, PMI membutuhkan jejaring yang luas, diantaranya dengan mengajak insan pers baik media cetak maupun elektronik untuk berperan serta mendiseminasikan dan mewartakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang dilakukan PMI.
Mari bersama menebar senyum, tiada henti berkarya untuk kemanusiaan. Atas dukungan dan kerja sama Rekan-rekan yang telah terjalin sangat baik selama ini, kami sampaikan terima kasih
Tri
