Pekalongan, KabarTerkiniNews.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat yang ditargetkan sudah tersedia pada tahun ajaran baru 2027. Program tersebut diarahkan sebagai salah satu upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
“Oh iya, jadi kemarin kita mendapatkan arahan dari Wamensos. Setelah TAPD atau Pak Sekda dalam hal ini yang mengatur soal aset, kita kaji asetnya dan seterusnya. Kita tampaknya mampu untuk menyiapkan lahan untuk kemudian Sekolah Rakyat ini bisa berdiri,” kata Sukirman, Rabu (30/9/2026) malam, seusai rapat paripurna.
Plt Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan, persiapan Sekolah Rakyat dilakukan setelah pihaknya mendapatkan arahan dari Wakil Menteri Sosial. Pemkab kemudian melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Sekretaris Daerah melakukan kajian terhadap aset yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut.
Menurut Sukirman, pembangunan diharapkan mulai berjalan pada awal 2027 sehingga Sekolah Rakyat dapat tersedia pada tahun ajaran baru tahun tersebut. Pemkab juga telah menyiapkan sisi manajemen, termasuk menentukan masyarakat yang dapat masuk ke sekolah tersebut.
“Insyaallah awal tahun itu sudah mulai operasional pembangunan. Harapannya, tahun ajaran baru di tahun 2027 kita sudah mempunyai Sekolah Rakyat. Itu termasuk manajemennya sudah kita tata dan seterusnya, mana yang bisa masuk ke sekolah itu dan seterusnya,” ujarnya.
Sukirman menjelaskan, Sekolah Rakyat akan dilengkapi berbagai fasilitas. Karena itu, penerimaan siswa akan dilakukan secara selektif dengan sasaran masyarakat pada kelompok desil 1, serta maksimal desil 2 dan 3.
“Karena fasilitasnya lengkap, kita akan selektif untuk kemudian, apa namanya, masyarakat di desil 1, maksimal di desil 2 dan 3. Ya, gitu,” katanya.
Terkait lokasi, Sukirman menyebut rencana pembangunan berada di Kecamatan Kedungwuni, tepatnya di bekas pasar darurat wilayah Desa Wayangan. Lokasi tersebut membutuhkan lahan dengan luasan cukup besar, sekitar 8 hektare.
“Di Kecamatan Kedungwuni, di bekas Pasar darurat, karena membutuhkan luasan yang cukup lumayan, sekitar 8 hektare,” ujarnya.
Sukirman juga menegaskan, keberadaan Sekolah Rakyat tidak semata-mata untuk memberikan pendidikan kepada anak dari keluarga miskin. Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan jangka panjang untuk memutus generasi kemiskinan. “Sebenarnya tujuannya adalah untuk memutus generasi kemiskinan,” katanya.
Ia menjelaskan, pendidikan di Sekolah Rakyat difasilitasi hingga jenjang SMA. Selain anak, kondisi keluarga juga menjadi bagian yang diperhatikan, termasuk perkembangan ekonomi rumah tangga dan kondisi rumah orang tua.
“Karena dalam sekolah itu difasilitasi sampai SMA, SD, SMP, SMA. Lalu kemudian, rumah tangganya atau orang tuanya juga kita perhatikan bagaimana kemudian perkembangan ekonominya dan seterusnya, termasuk rumahnya. Itu satu kesatuan,” ujar Sukirman.
“Jadi, tidak hanya anaknya saja sekolah. Nah, ini jangka panjang. Arahan Presiden adalah untuk memutus kemiskinan ini. Betul-betul generasi muda yang baru itu adalah generasi yang sudah mapan, sehingga yang belakangan sudah miskin tinggal kita proses berikutnya,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Suprayitno mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo. Untuk Kabupaten Pekalongan, Plt Bupati menyambut baik program tersebut.
Suprayitno mengatakan, pada 29 September 2026, Plt Bupati Pekalongan bersama tim dari Kabupaten Pekalongan melakukan paparan kepada Wakil Menteri Sosial dengan membawa proposal pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, usulan tersebut mendapat persetujuan dari Wakil Menteri Sosial.
“Untuk Sekolah Rakyat itu merupakan termasuk program strategis nasional pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Untuk Kabupaten Pekalongan, Pak Plt Bupati menyambut baik. Artinya, program ini pada tanggal 29 September yang lalu, Bapak Plt Bupati beserta tim dari Kabupaten Pekalongan, setelah paparan dengan Pak Wamensos, beliau diterima dan sekaligus paparan membawa proposal yang pada intinya Pak Wamen menyetujui kaitan dengan usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pekalongan,” kata Suprayitno, Selasa (6/10/2026).
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat nantinya mencakup tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA. Masing-masing jenjang direncanakan memiliki tiga rombongan belajar.
“Untuk sekolah kita nanti ada tiga jenjang pendidikan, dari SD, SMP, kemudian SMA, yang masing-masing tiga rombel. Kalau ditotal berarti sekitar 1.080 anak,” ujarnya.
Untuk tahapan pelaksanaan, Suprayitno mengatakan kelengkapan dokumen ditargetkan selesai pada Oktober 2026. Setelah itu, Pemkab menunggu persetujuan dan keputusan dari Kementerian Sosial terkait waktu pembangunan konstruksi.
“Untuk timeline, jadi kita nanti ditarget, kaitan dengan kelengkapan dokumen, ditarget di Oktober ini dokumen lengkap. Kemudian kita nunggu ACC dan keputusan dari Kementerian Sosial, kaitan dengan nanti akan dibangun konstruksi kapan,” katanya.
Suprayitno menyebut harapan Plt Bupati, Sekolah Rakyat sudah terbangun dan dapat mulai merekrut siswa pada 2027. Namun, pelaksanaan tetap menunggu timeline dari pemerintah pusat karena pembangunan konstruksi dan kelengkapannya berasal dari pusat.
“Harapan Bapak Plt Bupati, harapannya tahun 2027 itu sudah terbangun dan kalau bisa, sudah merekrut siswa, harapan beliau,” ujarnya.
“Tapi tinggal kita nanti nunggu timeline dari pusat, karena nanti baik konstruksi maupun kelengkapannya itu semua dari pusat. Kita menunggu,” lanjutnya.
Ia menegaskan, program tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
“Saya kira itu kaitan dengan Sekolah Rakyat. Kita tunggu bersama-sama komitmen Bapak Plt Bupati untuk memutus rantai kemiskinan dari pendidikan,” ujarnya.
Untuk kriteria siswa, Suprayitno mengatakan ketentuan saat ini menetapkan sasaran dari kelompok desil 1 dan desil 2. “Untuk siswa, kita nanti yang boleh sekolah, ini untuk ketentuan yang sekarang. Enggak tahu nanti ke depannya, tapi untuk ketentuannya di desil 1 dan desil 2. Jadi, masyarakat yang betul-betul miskin,” katanya.
Terkait calon lokasi, Suprayitno menyebut lahan yang diusulkan berada di Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni.
Suprayitno juga mengimbau masyarakat yang masuk kategori desil 1 dan 2 serta memiliki anak usia sekolah mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti pendaftaran Sekolah Rakyat.
“Pesan kami kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tergolong di desil 1 maupun 2, kalau memang ada putra-putrinya yang usia sekolah, usia sekolah SD, SMP maupun SMA, itu nanti bisa mulai sekarang dipersiapkan untuk bisa mendaftar nanti di Sekolah Rakyat,” katanya.
Kermit
