Usulan Pemasangan Sirene dan Sensor Peringatan Dini Banjir di Kota Medan, didorong BNPB

Medan, KabarTerkiniNews.co.id – Identifikasi lokasi usulan pemasangan sirene dan sensor peringatan dini banjir segera diterapkan di pulau Sumatera, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kota Medan telah memetakannya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari studi kelayakan peralatan peringatan dini bencana hidrometeorologi sebagai langkah awal pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

Bacaan Lainnya

Pembahasan dilaksanakan melalui rapat koordinasi di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Medan, Selasa (17/11). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dan jajaran, serta tim Direktorat Peringatan Dini BNPB dan perwakilan 10 kelurahan yang masuk dalam daftar hasil kajian awal (desk study) BNPB.

Dalam pertemuan tersebut, BNPB memaparkan metode kajian serta sejumlah kelurahan dan alternatif titik pemasangan peralatan yang diusulkan.

Pemerintah kelurahan diminta memberikan konfirmasi terhadap usulan lokasi, menyampaikan alternatif titik lainnya apabila diperlukan, serta melengkapi informasi mengenai keberadaan peralatan peringatan dini yang telah terpasang, status lahan, dan kelembagaan peringatan dini di wilayah masing-masing.

BNPB menegaskan bahwa hasil kajian awal tersebut belum menjadi keputusan akhir. Penentuan lokasi pemasangan masih memerlukan verifikasi melalui survei lapangan bersama pemerintah daerah dan masyarakat.

Aspek yang perlu diperhatikan meliputi ketersediaan pasokan listrik, jaringan komunikasi, kondisi pos duga air atau stasiun pemantau tinggi muka air sungai, serta pengalaman masyarakat dalam menghadapi kejadian banjir.

Penguatan sistem peringatan dini menjadi penting mengingat banjir besar yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 menunjukkan bahwa masyarakat dapat memiliki waktu yang sangat terbatas untuk merespons ancaman bencana.

Oleh karena itu, penempatan peralatan perlu mempertimbangkan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat agar informasi peringatan dapat diterima secara cepat dan tepat.

Kepala BPBD Kota Medan, Yunita Sari, menyampaikan bahwa penentuan lokasi pemasangan harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Untuk itu, ia mendorong setiap kelurahan menyampaikan data dan masukan secara akurat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan titik pemasangan peralatan.

Selain pembangunan infrastruktur, BNPB juga menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam mengoperasikan dan memelihara peralatan peringatan dini.

Sebagai tindak lanjut, tim BNPB bersama BPBD Kota Medan akan melakukan survei ke kelurahan terpilih yang mencakup pendataan peralatan dan infrastruktur pendukung, pemetaan titik rawan banjir serta jalur dan tempat evakuasi, hingga penilaian kesiapan perangkat kelurahan, Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana), dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).

Melalui kajian ini, diharapkan penempatan peralatan peringatan dini banjir di Kota Medan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi aktual di lapangan, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman banjir.

Dukungan BNPB mencakup pembangunan peralatan, sementara tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan setelah proses serah terima berada pada pemerintah daerah.

Dengan demikian, keterlibatan pemerintah daerah perlu dimulai sejak tahap perencanaan agar keberlanjutan sistem dapat terjaga.

YHL/ BNPB.go.id

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *