KARANGANYAR, KABAR TERKINI NEWS – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Karanganyar menargetkan lima kursi DPRD atau satu fraksi pada pemilu mendatang. Target tersebut diawali dengan konsolidasi organisasi melalui Musyawarah Anak Cabang (Musancab) serentak di 17 kecamatan, Minggu (11/10/2026).
Langkah ini sekaligus membuka kembali pertanyaan tentang peluang PPP membangun kekuatan politiknya di Karanganyar, mengingat sejarah partai berlambang Ka’bah tersebut pernah mencatat momentum penting secara nasional pada Pemilu 1997, ketika fenomena Mega Bintang turut mewarnai dinamika politik di kawasan Solo.
Sekretaris DPW PPP Jawa Tengah, Naryoko, mengatakan Musancab menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali mesin partai hingga tingkat kecamatan dan desa. Setelah kepengurusan anak cabang terbentuk, PPP akan melanjutkan pembentukan kepengurusan ranting.
“Harapan kami, kegiatan-kegiatan Musancab ini menjadi titik awal konsolidasi partai. Saya meyakini di bawah kepemimpinan Mas Agus Basuki, PPP Kabupaten Karanganyar bisa bangkit,” kata Naryoko.
Ketua DPC PPP Karanganyar, Agus Basuki, menyatakan optimistis penguatan struktur organisasi dan penjaringan calon anggota legislatif dapat meningkatkan perolehan suara partai.
Penjaringan bakal calon legislatif direncanakan mulai 2027. PPP Karanganyar menargetkan lima kursi DPRD agar dapat membentuk satu fraksi.
“Kami optimistis bisa meraih lima kursi atau satu fraksi,” ujar Agus.
Mengingat Momentum PPP pada Pemilu 1997
Dalam sejarah politik Indonesia, Pemilu 1997 menjadi salah satu momentum penting bagi PPP. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), PPP memperoleh 25.340.028 suara atau 22,43 persen suara nasional dan meraih 89 kursi DPR RI.
Perolehan tersebut meningkat dibandingkan Pemilu 1992, ketika PPP memperoleh 16.624.647 suara atau sekitar 17,01 persen dan mendapatkan 62 kursi DPR RI. Artinya, pada Pemilu 1997 PPP menambah 27 kursi di tingkat nasional.
Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir pada era Orde Baru sebelum Indonesia memasuki masa Reformasi. Saat itu, peserta pemilu hanya tiga kekuatan politik, yakni Golongan Karya (Golkar), PPP, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Dalam pemilu tersebut, Golkar tetap mendominasi dengan 325 kursi DPR RI. Sementara itu, PPP berada di urutan kedua dengan 89 kursi, jauh di atas PDI yang memperoleh 11 kursi.
Kenaikan suara PPP terjadi di tengah dinamika politik menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto. Salah satu fenomena yang dikenal luas pada masa itu adalah Mega Bintang, yang menghubungkan sebagian pendukung Megawati Soekarnoputri dengan dukungan terhadap PPP.
Mega Bintang dan Dinamika Politik Solo
Fenomena Mega Bintang memiliki kaitan erat dengan dinamika politik di Surakarta atau Solo menjelang Pemilu 1997. Setelah konflik internal PDI dan peristiwa 27 Juli 1996, sebagian pendukung Megawati mencari saluran politik alternatif. Dalam konteks tersebut, muncul dukungan kepada PPP yang dikenal melalui simbol Mega Bintang.
Fenomena ini menjadi bagian dari sejarah politik Solo Raya karena memperlihatkan pertemuan dukungan dari kelompok yang berbeda di tengah situasi politik Orde Baru.
Meski demikian, peningkatan suara PPP secara nasional tidak dapat semata-mata dianggap sebagai akibat fenomena Mega Bintang. KPU mencatat bahwa kenaikan perolehan PPP pada Pemilu 1997 berlangsung dalam cakupan nasional, sementara besaran pengaruh Mega Bintang terhadap hasil di setiap kabupaten memerlukan data tersendiri.
Hingga kini, data yang berhasil ditelusuri untuk berita ini belum cukup untuk memastikan berapa kursi yang diperoleh PPP di DPRD Kabupaten Karanganyar pada Pemilu 1997. Karena itu, momentum nasional tersebut menjadi konteks sejarah, bukan bukti bahwa PPP saat itu meraih kursi terbanyak di Karanganyar.
Dari Satu Kursi Menuju Target Lima Kursi
Perjalanan PPP di DPRD Karanganyar menunjukkan tantangan yang perlu dihadapi partai tersebut. Pada periode 2014–2019, PPP tercatat memiliki satu kursi di DPRD Karanganyar. Namun, partai ini tidak memperoleh kursi pada periode 2019–2024 maupun hasil Pemilu 2024.
Pada Pemilu 2024, PPP memperoleh 4.890 suara di Kabupaten Karanganyar. Perolehan tersebut belum cukup untuk mengantarkan kadernya ke DPRD yang memiliki 45 kursi.
Kondisi ini membuat target lima kursi menjadi sasaran yang membutuhkan penguatan organisasi sekaligus perluasan dukungan pemilih. PPP tidak hanya perlu membentuk kepengurusan hingga tingkat desa, tetapi juga menyiapkan calon legislatif yang memiliki rekam jejak, kedekatan dengan masyarakat, dan kemampuan menjangkau pemilih di setiap daerah pemilihan.
PPP Karanganyar juga mendorong regenerasi kader dengan melibatkan generasi muda, termasuk milenial dan Generasi Z, untuk memperluas jangkauan partai di tengah perubahan perilaku pemilih.
Konsolidasi di 17 kecamatan menjadi langkah awal. Tahap berikutnya adalah memastikan struktur organisasi aktif, proses penjaringan caleg berjalan, dan kerja politik partai dapat dirasakan masyarakat.
Mampukah PPP Karanganyar mengulang momentum politik seperti era Mega Bintang? Jawabannya akan bergantung pada kemampuan partai menerjemahkan konsolidasi menjadi dukungan nyata. Sejarah 1997 memberi konteks tentang perubahan politik yang pernah mengangkat perolehan PPP secara nasional, sedangkan target lima kursi menjadi tantangan yang harus dibuktikan di Karanganyar.
Penulis / Editor: Heru Warsito
