Hal ini tidak terlepas dari beredarnya berbagai informasi mengenai pemangkasan anggaran, keterlambatan penanganan, hingga persoalan koordinasi dalam merespons bencana. Pemerintah diminta untuk mengkaji dan mempertimbangkan ulang segala kesiapan dan kebijakan yang berkaitan dengan upitigasi penanganan dan penanggulangan bencana.
Hal itu mengemuka dalam Diskusi Pojok Bulaksumur edisi September mengangkat topik bertajuk “Menghadapi Indonesia yang Rawan Bencana: Apakah Kebijakan-Kebijakan Kita Sudah Siap?” dengan narasumber Guru Besar Departemen Teknik Geologi sekaligus Mantan Kepala BMKG RU, Prof. Dwikorita Karnawati, pemerhati kebijakan manajemen Bencana dari Departemen Manajemen Kebijakan Publik UGM Dr. Bevaola Kusumasari, dan pakar vulkanologi UGM Prof. Agung Harijoko.
Agung Harijoko menyebutkan enam gunung api aktif yang erupsi secara bersamaan belakangan ini termasuk anak krakatau merupakan salah satu dari 127 gunung api aktif yang dikelompokkan ke dalam tiga tipe, yakni tipe A, B, dan C. Gunung api tipe A merupakan gunung api yang tercatat pernah mengalami erupsi sejak 1600, sedangkan tipe B merupakan gunung api yang tidak diketahui memiliki riwayat erupsi sejak 1600, tetapi masih tergolong aktif.
Adapun tipe C merupakan gunung api yang tidak menunjukkan aktivitas erupsi, tetapi masih memiliki indikasi aktivitas vulkanik.
Dalam pemantauannya, pemerintah saat ini lebih memfokuskan monitoring terhadap gunung api tipe A. Agung menjelaskan, pemantauan tersebut menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
Meski demikian, gunung api lainnya tetap mendapatkan pemantauan, meskipun tidak dilakukan secara terus-menerus seperti pada gunung api tipe A.
“Di Indonesia saat ini monitoring gunung api itu lebih difokuskan kepada gunung api tipe A. Dan ini tugas pokok dan fungsinya adalah di PVMBG,” katanya, Rabu (9/9) di selasar tengah Gedung Pusat UGM.
Ia menambahkan, sistem peringatan dini (early warning system) untuk gunung api pada dasarnya bertumpu pada pengamatan dan monitoring secara berkelanjutan. Di sisi lain, keterbukaan informasi mengenai aktivitas gunung api juga terus dikembangkan melalui kanal resmi PVMBG, termasuk media sosial.
Menurutnya, akses terhadap informasi resmi menjadi penting mengingat masyarakat masih rentan menerima dan menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai aktivitas gunung api.
“Masyarakat perlu untuk memastikan informasi mengenai aktivitas gunung api melalui kanal resmi PVMBG sebagai lembaga yang melakukan pengamatan dan monitoring aktivitas gunung api secara real time sehingga informasi yang disampaikan dapat menjadi rujukan,” ujarnya.
Bencana erupsi gunung api juga menjadi salah satu ancaman yang perlu dipahami masyarakat. Menurutnya, erupsi beberapa gunung api secara bersamaan secara ilmiah sangat mungkin terjadi.
Namun, hal tersebut tidak berarti erupsi satu gunung menyebabkan gunung lainnya ikut erupsi karena setiap gunung api memiliki sistem magma masing-masing. “Bisa. Sangat bisa, karena mereka punya sistem sendiri-sendiri,” jelasnya.
Beberapa gunung api yang lokasinya berdekatan dapat memiliki keterkaitan karakteristik magma. Namun, gunung api yang berjauhan memiliki sistem magma yang berbeda. Erupsi sendiri terjadi ketika tekanan di dalam dapur magma meningkat, salah satunya akibat masuknya suplai magma baru.
“Ketika tekanan tersebut melebihi tekanan batuan penutup, magma dapat terdorong keluar dan memicu erupsi,” jelasnya.
Ancaman Gempa dan Megathrust
Selain bencana erupsi gunung api, Indonesia juga menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami yang berkaitan dengan dinamika tektonik lempeng. Dwikorita Karnawati menuturkan jika Lempeng Indo-Australia bergerak dan menunjam ke bawah Lempeng Eurasia di sepanjang kawasan Sumatra, Selat Sunda, Jawa, hingga wilayah timur Indonesia. Zona tersebut terbagi dalam sejumlah segmen dengan karakteristik masing-masing.
Ia juga menyebut adanya laporan mengenai peningkatan aktivitas seismik secara global. Namun, kondisi tersebut masih perlu dikaji karena dapat berkaitan dengan aktivitas tektonik maupun perkembangan teknologi yang memungkinkan lebih banyak gempa terdeteksi.
Dalam konteks ancaman megathrust, Rita demikian ia akrab disapa, menegaskan, lokasi potensi gempa dapat diperkirakan berdasarkan zona subduksi, tetapi waktunya tidak dapat diprediksi secara akurat.
“Megathrust bisa diprediksi di lokasinya, spasial bisa diprediksi dari lokasinya. Tapi dari segi kapan itu tidak akurat. Jadi waktunya yang tidak bisa diprediksi,” tegasnya.
Menurutnya, informasi yang menyebut gempa megathrust akan terjadi pada waktu tertentu, seperti akhir September, perlu disikapi secara kritis. Meskipun waktunya tidak dapat dipastikan, sejumlah segmen tetap perlu menjadi perhatian, termasuk kawasan Siberut di sebelah barat Sumatra Barat serta wilayah selatan Jawa Barat hingga Selat Sunda.
“Ada pendekatan dari segmen-segmen megathrust itu sebagian energinya sudah terlepas, ada dua di Indonesia yang belum terlepas energinya, satu di Siberut dan satu lagi Selatan Selat Sunda,” katanya.
Ketidakpastian waktu kejadian, menurutnya, tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan ancaman. Sebaliknya, potensi risiko yang telah diketahui perlu menjadi dasar untuk memperkuat kesiapsiagaan.
Menyikapi teknologi deteksi dini gempa yang diterapkan sejumlah negara seperti Jepang dan Taiwan yang mampu memberikan peringatan beberapa detik sebelum guncangan utama terjadi, Rita menuturkan bahwa Bangsa Indonesia memiliki kapasitas untuk mengembangkan teknologi serupa.
Namun, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah penggunaan sinyal GSM sebagai jalur komunikasi. Kualitas dan jangkauan sinyal yang belum merata dapat menghambat penyampaian informasi secara optimal sehingga teknologi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal di seluruh wilayah Indonesia.
“BMKG pernah mencoba dan pernah cocok, tidak dilanjutkan karena diuji coba itu meskipun sudah belajar ke Jepang dan Taiwan. Data seismograph itu menggunakan jaringan GSM. Ketika digunakan di gedung saja kadang tidak terdengar, apalagi di tempat-tempat yang terisolir,”imbuhnya.
Mitigasi dan Persoalan Anggaran
Persoalan kesiapan bencana juga tidak dapat dilepaskan dari anggaran. Bevaola mengatakan, minimnya alokasi untuk tahap mitigasi dan preparasi merupakan persoalan yang juga terjadi di banyak negara. Menurutnya, mitigasi seringkali kurang mendapat perhatian karena hasilnya tidak terlihat secara langsung.
Sebaliknya, tahap respons lebih mudah dilihat publik melalui pembangunan infrastruktur maupun distribusi bantuan. “Jarang sekali orang menganggarkan segitu banyaknya uang untuk tahap mitigasi dan preparasi. Yang paling kelihatan, visibel, itu adalah tahap respons,” ujarnya.
Meski Indonesia telah memiliki berbagai rancangan kebijakan dan SOP pengurangan risiko bencana. Tantangannya terletak pada implementasi agar dokumen tersebut tidak berhenti sebagai input, tetapi menghasilkan outcome berupa perlindungan nyata bagi masyarakat.
Menurut Bevaola, evaluasi kebijakan karenanya tidak cukup hanya dengan melihat keberadaan dokumen atau SOP. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar diterapkan dan mampu mengurangi risiko di tingkat masyarakat.
Selain implementasi kebijakan, pemanfaatan informasi lintas lembaga menjadi bagian penting dalam penanggulangan bencana. Bevaola mengapresiasi pemanfaatan informasi BMKG sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan instansi lain, termasuk Kementerian Perhubungan.
Menurutnya, struktur pemerintahan Indonesia yang terfragmentasi membuat setiap kementerian dan lembaga memiliki data serta kewenangan masing-masing. Namun, kondisi tersebut bukan berarti informasi tidak dapat digunakan secara lintas lembaga.
Ia mencontohkan peristiwa Anak Krakatau yang menunjukkan bagaimana informasi BMKG dapat digunakan Kementerian Perhubungan dalam mengambil keputusan terkait operasional bandara.
“Walaupun fragmented, walaupun terpisah-pisah informasinya, ternyata informasi tersebut dipakai oleh instansi lainnya untuk mengambil keputusan,” ungkapnya.
Menurut Bevaola, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya membangun mekanisme agar data yang dimiliki suatu lembaga dapat dimanfaatkan oleh lembaga lain, terutama ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan keputusan secara cepat dan terkoordinasi.
Dwikorita menegaskan tingginya risiko bencana di Indonesia tidak hanya dipengaruhi kondisi geografis, tetapi juga luas wilayah dan beragamnya ancaman yang dapat terjadi dalam waktu berdekatan. Menurutnya, karakteristik tersebut menjadi salah satu tantangan utama penanggulangan bencana di Indonesia.
Sistem manajemen bencana, pemantauan, dan peringatan dini Indonesia sebenarnya tidak kalah dibandingkan negara lain. Namun, peningkatan kompleksitas dan frekuensi bencana perlu diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi.
“Kesiapan saat ini tampaknya belum seimbang dengan meningkatnya tantangan yang ada. Baik dari segi SDM, dari segi anggaran, kemudian nanti ujung-ujungnya akan ke teknologi,” ujarnya.
Peningkatan teknologi pemantauan juga perlu diikuti dengan pemeliharaan. Investasi peralatan tidak akan optimal apabila tidak dirawat secara berkelanjutan. “Alat itu kalau nggak dipelihara, secanggih apapun itu akan decline,” katanya.
Membangun Kesiapsiagaan Masyarakat
Pada akhirnya, kesiapsiagaan bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah dan teknologi. Pemahaman masyarakat terhadap risiko juga menjadi bagian penting dalam mengurangi dampak bencana.
Bevaola menilai masih terdapat sebagian masyarakat yang memandang bencana semata-mata sebagai kehendak Tuhan. Oleh karena itu, edukasi kebencanaan perlu disampaikan melalui pihak yang dipercaya dan dekat dengan masyarakat, termasuk pemuka agama.
Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk membangun pemahaman mengenai risiko sekaligus mendorong masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana.
Upaya penanggulangan kebencanaan bukan hanya terletak pada banyaknya ancaman, tetapi juga pada kemampuan sistem untuk mengantisipasinya.
Pemerintah perlu memperkuat mitigasi, memastikan keberlanjutan teknologi dan anggaran, serta membangun koordinasi antarlembaga agar informasi dapat digunakan secara efektif. Di saat yang sama, masyarakat perlu dibekali informasi yang akurat dan pemahaman mengenai risiko di wilayahnya.
Bencana mungkin tidak selalu dapat diprediksi secara tepat, terutama terkait waktu kejadian. Namun, kesiapan untuk menghadapinya dapat dibangun sejak sebelum bencana terjadi.
Zabrina Kumara/Redaksi
