KLATEN, KabarTerkiniNews.co.id – Ratusan warga Kabupaten Klaten menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klaten, Jawa Tengah, Senin (4/8/2026). Aksi yang diikuti lebih dari 400 peserta itu berlangsung cukup tegang. Massa sempat memblokade jalan raya di depan kompleks DPRD dan Pemerintah Kabupaten Klaten, terlibat adu mulut dengan sejumlah pejabat, hingga membakar sampah sebagai bentuk protes.
Sejak siang hari, massa berdatangan dengan berjalan kaki sambil membawa poster dan spanduk berisi berbagai tuntutan. Mereka juga membawa dua ekor kambing hitam sebagai simbol kekecewaan terhadap pemerintah daerah yang dinilai belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang telah lama dikeluhkan masyarakat.
Aksi mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Marwan Kholil, mengatakan demonstrasi tersebut membawa tiga tuntutan utama yang dinilai mendesak untuk segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten bersama DPRD.
Tuntutan pertama adalah penyelesaian pengembalian dana nasabah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK). Menurutnya, terdapat sekitar 735 nasabah yang hingga kini masih menunggu kepastian pengembalian dana dengan nilai mencapai sekitar Rp17 miliar.
Persoalan kedua adalah penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Troketon yang dinilai belum tertangani secara optimal sehingga menimbulkan dampak bagi masyarakat di sekitar lokasi.
Selain itu, massa juga meminta Pemerintah Kabupaten Klaten segera memperbaiki gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dapat kembali berjalan secara maksimal.
Di tengah aksi, massa sempat menutup sebagian akses jalan menggunakan spanduk dan poster. Ketegangan juga terjadi ketika peserta aksi terlibat adu argumentasi dengan sejumlah anggota DPRD dan pihak Pemerintah Kabupaten Klaten. Massa kemudian membakar tumpukan sampah di depan barisan aparat kepolisian sebagai bentuk simbolik kekecewaan mereka.
Setelah berorasi, perwakilan massa diterima untuk melakukan audiensi di ruang rapat paripurna DPRD Klaten bersama Ketua DPRD Klaten, Edy Sasongko, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten.
Dalam audiensi tersebut, massa mendesak DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal penyelesaian berbagai persoalan yang dinilai telah berdampak luas terhadap masyarakat.
Menurut Marwan, persoalan yang terjadi, khususnya terkait dana nasabah PD BKK, layak dikategorikan sebagai bencana sosial, sehingga pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah luar biasa, termasuk membuka peluang penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko menyampaikan bahwa usulan pembentukan Pansus akan dibahas lebih lanjut bersama seluruh unsur DPRD. Menurutnya, DPRD juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Klaten serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar setiap langkah yang diambil tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
Audiensi berlangsung hingga sore hari dengan sejumlah kesepakatan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui mekanisme pembahasan di DPRD.
Massa berharap hasil audiensi tidak berhenti pada pembahasan semata, tetapi diikuti langkah konkret sehingga penyelesaian persoalan pengembalian dana nasabah PD BKK, penanganan TPA Troketon, serta pemulihan pelayanan Disdukcapil dapat segera terealisasi.
Prabowo Aji
