Boyolali, KabarTerkiniNews.co.id — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut sebanyak 10.070 unit koperasi telah beroperasi secara nasional hingga Kamis (15/10).
Pemerintah mulai mengoperasikan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di berbagai daerah di Indonesia, dan menargetkan jumlah Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang beroperasi mencapai 35 ribu unit hingga akhir 2026.
Salah satu koperasi yang mulai beroperasi berada di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Zulkifli Hasan bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meninjau langsung kesiapan koperasi tersebut pada Kamis siang.
Dalam peninjauan itu, pemerintah memeriksa kondisi bangunan, kesiapan sarana dan prasarana, ketersediaan barang, hingga pola operasional koperasi.
Zulkifli mengatakan pemerintah membagi tugas kepada sejumlah kementerian dan pemangku kepentingan daerah untuk memastikan koperasi yang telah beroperasi berjalan sesuai kesiapan yang ditetapkan.
“Hari ini kita bagi tugas ya untuk para menteri. Kementerian lain kemudian Pangdam, Bupati, Gubernur, terus Wali Kota,” kata Zulkifli saat meninjau KDKMP di Desa Sobokerto, Boyolali, Kamis (15/10).
Ia mengatakan pemeriksaan dilakukan secara serentak agar pemerintah dapat mengevaluasi kesiapan ribuan koperasi dalam waktu yang relatif singkat.
“Saya sudah bikin surat edaran atas arahan Bapak Presiden untuk mengecek 10.070 barang seperti ini selama delapan hari,” ujarnya.
Zulkifli juga meninjau ketersediaan barang dan kendaraan operasional di koperasi tersebut. Menurutnya, sejumlah kebutuhan pokok dan barang bersubsidi telah tersedia untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
“Di sini sudah lengkap, tadi lihat sendiri. Mobil ada, truk ada, pikap ada, motor dua. Pupuk sudah banyak di sini, sudah 10 ton. Beras SPHP banyak juga, minyak goreng ada yang subsidi,” kata Zulkifli.
Pemerintah berharap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dapat memperpendek rantai distribusi sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok dan barang bersubsidi.
Zulkifli menegaskan distribusi barang bersubsidi melalui koperasi tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Pembelian pupuk bersubsidi, misalnya, tetap dilakukan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) sesuai persyaratan.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk memperkuat perekonomian desa tanpa mengambil alih peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurut Yandri, keberadaan koperasi diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa, termasuk membuka lapangan kerja bagi warga setempat dan menambah pendapatan asli desa.
“Yang bekerja juga kan warga desa. Pelayanan juga untuk desa. Jadi ini sangat strategis,” kata Yandri. Ia juga menyebut terdapat ketentuan mengenai kontribusi pendapatan koperasi terhadap pendapatan asli desa.
“Kalau koperasi, 20 persen dari pendapatan Kopdes ini akan menjadi pendapatan asli desa,” ujarnya. Yandri menambahkan pembangunan koperasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kelayakan lahan di setiap desa.
Dengan target 35 ribu unit beroperasi hingga akhir tahun, pemerintah berharap Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih dapat memperkuat kegiatan ekonomi desa sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan barang bersubsidi.
Lahan ideal yang menjadi acuan pembangunan memiliki ukuran sekitar 20 x 30 meter atau 600 meter persegi. Namun, desa yang belum memiliki lahan sesuai kriteria tetap akan dicarikan solusi agar pembangunan koperasi dapat dilakukan. “Intinya target kita semua desa, insyaallah, memiliki Kopdes,” kata Yandri.
Ia menilai koperasi tersebut juga berpotensi menjadi salah satu sarana pemerintah untuk menyalurkan barang bersubsidi kepada masyarakat yang berhak menerima.
Taufik Irvani
