Kontraktor Karanganyar Jangan Cuma Jadi Penonton di Daerah Sendiri, Pemkab Diminta Belajar dari Kesalahan Masa Lalu
KARANGANYAR, kabarterkinews.co.id – Forum Masyarakat Karanganyar (Formaska) mendesak Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar memprioritaskan rekanan lokal dalam proyek-proyek infrastruktur yang kini mulai masuk tahap lelang. Desakan ini disampaikan di tengah bergulirnya sejumlah paket pekerjaan pemerintah daerah, yang dinilai harus benar-benar memberi manfaat bagi perekonomian masyarakat Karanganyar, bukan sekadar menyelesaikan pembangunan fisik.
Ketua Formaska, Muhammad Riyadi, menilai keberpihakan terhadap kontraktor lokal penting dilakukan agar anggaran pembangunan dapat berputar di daerah sendiri. Menurutnya, ketika proyek dikerjakan pelaku usaha lokal, dampaknya tidak hanya terlihat pada hasil bangunan, tetapi juga pada serapan tenaga kerja, perputaran usaha, hingga kontribusi terhadap pendapatan daerah dari sektor pajak. Formaska mengingatkan, kontraktor lokal Karanganyar jangan sampai hanya menjadi penonton di daerah sendiri saat proyek-proyek besar justru dikerjakan pihak luar.
Formaska mencatat, sedikitnya 10 paket pekerjaan infrastruktur di Karanganyar saat ini telah masuk proses lelang melalui LPSE, dengan tahapan penawaran dibuka sejak 12 Juni 2026. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya berfokus pada proses administrasi dan penawaran harga terendah, tetapi juga memperhatikan rekam jejak, kesiapan teknis, serta dampak ekonomi dari pelaksanaan proyek tersebut.
Selain meminta keberpihakan kepada rekanan lokal, Formaska juga menekankan pentingnya belajar dari kesalahan masa lalu. Sejumlah proyek sebelumnya dinilai perlu menjadi bahan evaluasi, termasuk pembangunan Masjid Agung Karanganyar, proyek di Kebakkramat, dan Pasar Matesih. Formaska menilai pengalaman proyek yang menyisakan persoalan kualitas, pelaksanaan, maupun pengawasan harus dijadikan alarm agar kejadian serupa tidak kembali terulang dalam proyek-proyek tahun ini.
Menurut Formaska, proses pengadaan proyek pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan dokumen administratif. Pemerintah diminta melakukan verifikasi lapangan secara serius untuk memastikan perusahaan pemenang benar-benar memiliki kantor, peralatan, tenaga kerja, dan kemampuan teknis yang memadai. Dengan langkah itu, proyek pemerintah diharapkan tidak lagi hanya dimenangkan atas dasar harga terendah, tetapi benar-benar oleh pelaksana yang siap bekerja dan bertanggung jawab terhadap mutu pekerjaan.
Tak berhenti pada proyek infrastruktur daerah, Formaska juga menyoroti sejumlah proyek bantuan nasional, termasuk revitalisasi sekolah melalui bantuan presiden, agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan. Formaska mengingatkan, proyek yang berdasarkan aturan harus dilaksanakan secara swakelola jangan sampai justru diserahkan kepada kontraktor. Menurut mereka, ketentuan pelaksanaan harus dipatuhi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, administrasi, maupun kualitas pekerjaan di lapangan.
Karena itu, Formaska meminta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperkuat, terutama dalam pengawasan proyek-proyek revitalisasi sekolah yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Koordinasi yang baik dinilai penting agar fungsi pengawasan bisa berjalan optimal, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil akhir pekerjaan. Dengan pengawasan yang kuat, proyek bantuan nasional diharapkan benar-benar tepat sasaran, berkualitas, dan memberi manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Karanganyar.
Formaska berharap Bupati Karanganyar, panitia lelang, tim verifikasi lapangan, hingga pengawas proyek dapat menjadikan pengalaman masa lalu sebagai bahan evaluasi serius. Bagi Formaska, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari cepatnya proyek selesai atau besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari sejauh mana proyek tersebut berkualitas, taat aturan, dan memberi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk tumbuh di daerahnya sendiri. ( Her / KTN).
