Surakarta, KabarTerkiniNews.co.id – Gelombang kekecewaan melanda ratusan peternak ayam broiler dan ayam petelur di wilayah Solo Raya. Merasa merugi hingga miliaran rupiah akibat anjloknya harga pasar dalam dua bulan terakhir, mereka menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Bundaran Gladak, Kota Solo, Selasa (7/7/2026).
Aksi yang diinisiasi oleh Gabungan Peternak Rakyat Solo Raya ini diikuti oleh peternak dari Boyolali, Klaten, Karanganyar, dan Sukoharjo. Untuk menarik perhatian publik dan pemerintah, sejumlah peternak nekat melakukan aksi teatrikal mandi telur di tengah jalan.
Kondisi Terburuk : Harga Jual Jauh di Bawah Modal
Koordinator aksi, Parjuni, mengungkapkan bahwa industri peternakan rakyat saat ini sedang berada di titik nadir. Kenaikan harga pakan yang tidak sebanding dengan harga jual membuat para peternak mengalami kerugian masif.
“Harga ayam hidup di kandang sekarang hancur di angka Rp 13 ribu per kilogram. Sementara telur hanya berkisar Rp 17 ribu sampai Rp 18 ribu per kilogram. Sudah dua bulan ini peternak merugi, bahkan untuk skala besar kerugiannya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah,” ungkap Parjuni di sela-sela aksi.
Menurut Parjuni, biang kerok dari krisis ini adalah kelebihan pasokan (oversupply) di pasar yang diperparah oleh melemahnya daya beli masyarakat. Ia menilai pemerintah gagal dalam memprediksi dan mengendalikan keseimbangan antara suplai dan permintaan.
“Impor GPS (grand parent stock) sangat memengaruhi pasokan dua tahun ke depan. Padahal datanya ada semua di BPS, harusnya pemerintah bisa memproyeksikan kebutuhan pasar dengan tepat,” cetusnya.
Aksi Simbolik Mandi Telur Busuk dan Bagi-Bagi Telur Rebus
Mengenai aksi mandi telur yang sempat menyita perhatian pengguna jalan, Parjuni menjelaskan tindakan tersebut merupakan simbol keputusasaan karena produk mereka sudah tidak bernilai di pasaran.
”Telur-telur ini menumpuk di kandang dan tidak laku dijual. Daripada dibuang sia-sia, sekitar 5 kilogram telur yang sudah lama kami gunakan untuk aksi mandi telur ini sebagai bentuk protes keras,” jelasnya.
Kendati demikian, para peternak tetap menunjukkan kepedulian sosial dengan membagikan 3 peti atau sekitar 45 hingga 50 kilogram telur rebus layak konsumsi secara gratis kepada warga dan pengendara yang melintas di kawasan Bundaran Gladak.
Empat Tuntutan Utama Peternak Rakyat Solo Raya :
* Stabilisasi Harga Jual: Mengembalikan harga telur di atas Rp 23.000/kg (sesuai harga acuan Rp 26.500/kg) dan harga ayam broiler minimal Rp 19.500 – Rp 20.000/kg.
* Evaluasi Harga Pakan: Menekan kenaikan harga pakan (yang saat ini naik 5-7%) yang melambungkan Harga Pokok Produksi (HPP).
* Pemisahan Kementerian: Membentuk Kementerian Peternakan yang terpisah dari Kementerian Pertanian agar tata kelola sektor ini lebih fokus.
* Evaluasi Jabatan Mentan: Meminta evaluasi atau pencopotan Menteri Pertanian Amran Sulaiman jika dinilai tidak mampu melindungi nasib peternak rakyat.
Kebijakan Pemerintah Dipertanyakan, Tuntut Mentan Dicopot
Senada dengan Parjuni, Krishandrika Immanuel Raharjo, peternak asal Boyolali, mempertanyakan langkah kontradiktif pemerintah yang justru menurunkan harga acuan penjualan telur dari Rp 26.500 menjadi Rp 24.000 per kilogram di saat harga bahan baku pakan melonjak.
“Secara logika, kalau harga bahan baku naik, kenapa harga acuan penjualan telur malah diturutkan? Kami butuh jawaban konkrit dari pemerintah. Kebijakan impor bahan baku satu pintu juga gagal menekan harga; bungkil kedelai justru naik Rp 2.000 per kilogram,” kritik Krishandrika.
Ia juga menyentil sikap pemerintah yang dianggap tebang pilih dan hanya hadir saat harga komoditas tinggi untuk melakukan operasi pasar, namun menutup mata ketika peternak kecil menjerit karena merugi.
“Kalau telur mahal, pemerintah cepat-cepat bikin operasi pasar demi konsumen. Tapi saat harga hancur seperti sekarang, pemerintah jarang hadir. Kami hanya meminta regulasi yang adil,” tambahnya.
Mengingat perputaran uang di sektor peternakan unggas nasional sangat fantastis—mencapai lebih dari Rp 600 triliun—para peternak menilai sudah saatnya sektor ini dikelola oleh lembaga khusus.
“Sektor ini terlalu besar kalau hanya dijadikan urusan sampingan oleh Kementerian Pertanian. Jika memang tidak bisa melindungi kami, mohon dibentuk Kementerian Peternakan agar kebijakan bisa fokus mendukung swasembada pangan serta penyediaan protein hewani murah bagi masyarakat,” pungkas Krishandrika.
A Nur
