KARANGANYAR | KABARTERKININEWS.CO.ID – Kalangan akademisi menyatakan dukungan terhadap komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi. Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Karanganyar (UMUKA), Sarilan M. Ali, M.Pd., menilai langkah tersebut menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berwibawa.
Menurut Sarilan, korupsi merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara konsisten melalui penegakan hukum yang profesional, objektif, adil, dan tanpa diskriminasi. Ia menegaskan, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami dari perguruan tinggi selaku akademisi pada prinsipnya mengapresiasi dan mendukung salah satu program Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita, yaitu melakukan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Komitmen tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat integritas penyelenggaraan negara sekaligus menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” ujar Sarilan.
Ia menilai, pemberantasan korupsi bukan hanya bertujuan menyelamatkan keuangan negara, tetapi juga menjadi syarat utama terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penegakan hukum yang konsisten dinilai akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara sekaligus memperkuat iklim pembangunan nasional.
Sarilan juga menekankan pentingnya prinsip equality before the law. Menurutnya, tidak boleh ada perlakuan berbeda dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi.
“Siapa pun yang terbukti bersalah harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku tanpa adanya tebang pilih. Korupsi harus menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa bahwa tindak pidana korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sarilan berharap semangat pemberantasan korupsi terus dikawal secara konsisten melalui kolaborasi pemerintah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dan masyarakat. Menurutnya, sinergi seluruh elemen bangsa menjadi modal penting dalam membangun budaya integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum demi mewujudkan Indonesia yang maju, bersih, dan bebas dari praktik korupsi. ( Her/ KTN)
