Blora, KabarTerkiniNews.co.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib menyerap bahan pangan dari desa, bukan bergantung pada distributor besar. Kebijakan itu disebut sebagai strategi pemerintah untuk memastikan perputaran ekonomi MBG benar-benar dirasakan masyarakat desa.
Penegasan tersebut disampaikan Menko Pangan Zulkifli Hasan saat meninjau Budidaya Ikan Tematik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kamolan yang berada di Sendang Bangeran, Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Jumat (31/7/2026).
“SPPG harus membeli dari Koperasi Desa Merah Putih, koperasi nelayan, BUMDes, atau usaha yang ada di desa itu. Tidak boleh semuanya dibeli dari distributor besar,” kata Zulkifli di hadapan warga dan pengelola koperasi.
Menurut dia, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi hingga ke pelosok desa. Karena itu, pemerintah telah memasukkan kewajiban penyerapan produk lokal ke dalam tata kelola SPPG.
“Kalau di desa ada ikan lele, ambil lele dari desa. Kalau ada telur, ayam, sayuran, buah-buahan, dan beras, ambil dari desa. Kita ingin ekonomi rakyat tumbuh. Jangan sampai yang menikmati hanya usaha-usaha besar,” ujarnya.
Menko Zulkifli menegaskan, pemerintah tidak akan mentoleransi SPPG yang mengabaikan potensi ekonomi lokal. Menurut dia, evaluasi hingga sanksi dapat diberikan kepada pengelola yang tidak menjalankan ketentuan tersebut.
“Kalau tidak mengambil dari desa, kita ingatkan. Dua kali kita ingatkan, tiga kali kita ingatkan. Empat kali, tutup SPPG-nya,” katanya
Hadir dalam kunjungan tersebut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Bupati Sri Setyorini, Forkopimda, serta sejumlah kepala OPD Kabupaten Blora.
Dalam pandangan Menko Pangan Zulkifli, selama ini pertumbuhan ekonomi nasional masih terlalu terpusat di kota-kota besar. Program MBG diharapkan menjadi instrumen untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa.
“Tidak mungkin Indonesia maju kalau yang maju hanya Jakarta. Harus ada pusat pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Karena itu dibentuk Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih, dan usaha-usaha desa lainnya agar rakyat ikut menikmati pembangunan,” ujarnya.
Kunjungan tersebut sekaligus menampilkan contoh konkret rantai pasok lokal yang ingin dibangun pemerintah. Di Desa Kamolan, bantuan Program Budidaya Ikan Tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan didampingi oleh penyuluh Perikanan KKP 24 kolam bioflok aktif digunakan untuk budidaya.
Pada kesempatan itu dilakukan tebar benih ikan lele oleh Menko Pangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada satu kolam dan panen lima kolam lele. Hasil panen dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan empat SPPG dengan harga Rp25.000 per kilogram dalam kondisi bersih. Setiap pemesanan mencapai 150 hingga 300 kilogram.
Zulkifli menyebut pola tersebut sebagai konsep close loop economy, yakni menghubungkan produksi masyarakat dengan pasar yang telah tersedia melalui Program Makan Bergizi Gratis.
“Lele dari desa masuk ke SPPG. Nanti telur dari desa, ayam dari desa, sayuran dari desa, beras dari desa. Uangnya berputar di desa. Itulah yang kita bangun,” katanya.
Ia memperkirakan kebutuhan bahan pangan untuk mendukung MBG akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah SPPG. Karena itu, desa-desa didorong memperkuat kapasitas produksi agar mampu menjadi pemasok utama kebutuhan program tersebut.
Ke depan, lanjut Zulkifli, jaringan Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di sekitar 80.000 desa akan saling terhubung. Desa yang memiliki kelebihan produksi dapat memasok daerah lain yang membutuhkan sehingga terbentuk rantai distribusi pangan berbasis desa dalam skala nasional.
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menempatkan desa sebagai aktor utama dalam rantai pasok MBG.
“Kamolan menjadi contoh bagaimana program ketahanan pangan bisa langsung terkoneksi dengan kebutuhan Makan Bergizi Gratis. Yang tumbuh bukan hanya produksi ikannya, tetapi juga ekonomi masyarakat desanya,” ujar Arief.
Dari Kamolan, pemerintah pusat mengirim pesan yang jelas bahwa melalui Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi penggerak ekonomi desa. Bukan sekadar memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga menciptakan pasar baru bagi petani, peternak, dan pelaku usaha desa.
Untuk diketahui, Kamolan bukan satu-satunya lokasi penerima bantuan bioflok di Kabupaten Blora. Pemerintah pusat melalui KKP juga menyalurkan bantuan serupa kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih Kunden (Kecamatan Blora), Koperasi Desa Merah Putih Kentong (Kecamatan Cepu), dan Koperasi Desa Merah Putih Sambongrejo (Kecamatan Ngawen). Masing-masing lokasi memperoleh 24 kolam bioflok sehingga total terdapat 96 kolam bioflok yang disiapkan untuk memperkuat produksi perikanan rakyat dan mendukung kebutuhan bahan pangan Program Makan Bergizi Gratis.
Sholi Morgan
