Jakarta, KabarTerkiniNews.co.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengerahkan 51.057 personel satuan tugas darat tercatat bertugas di empat provinsi, yaitu Kalimantan Tengah sebanyak 16.387 personel, Kalimantan Barat 14.458 personel, Sumatera Selatan 12.285 personel, dan Kalimantan Selatan 7.927 personel.
Penanganan di lapangan didukung berbagai peralatan, antara lain pompa pemadam, selang, nosel, tangki, alat pelindung diri (APD), masker, mesin alkon, drone, dan alat berat.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.
Upaya dilakukan melalui pengerahan personel satuan tugas darat, dukungan peralatan pemadaman, serta operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk membantu penanganan karhutla di wilayah prioritas.
Dukungan peralatan berasal dari sejumlah kementerian dan lembaga sesuai kebutuhan penanganan di wilayah masing-masing.
Di Sumatera Selatan, BNPB mendukung penanganan dengan tujuh motor trail, 17 pompa jinjing, dan delapan tangki fleksibel.
Kementerian Pertahanan turut memberikan dukungan berupa 100 motor dan 20 ekskavator. Sementara itu, di Kalimantan Selatan, BNPB mengerahkan 37 pompa jinjing dan 36 unit self-contained breathing apparatus (SCBA).
Kementerian Pertahanan mendukung dengan 49 pompa Honda dan 140 dus selang, sedangkan Kementerian Pertanian menyediakan 30 pompa.
Luas Lahan dalam Penanganan di Kalimantan Capai 1.566 Hektare
Laporan Penanganan karhutla di Pulau Kalimantan pada Selasa (27/10), luas lahan yang masih dalam penanganan mencapai sekitar 1.566 hektare.
Luasan tersebut meliputi Kalimantan Tengah sekitar 1.140 hektare, Kalimantan Barat 391 hektare, dan Kalimantan Selatan 35 hektare. Di Pulau Sumatera, luas lahan yang tercatat dalam penanganan di Sumatera Selatan mencapai sekitar 23 hektare.
Penanganan terus dilakukan melalui upaya pemadaman darat dan dukungan operasi udara sesuai kondisi di lapangan. Sinergi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diperlukan untuk mendukung penanganan karhutla di wilayah terdampak.
OMC Dilaksanakan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan
Selain penanganan melalui jalur darat, pemerintah mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mendukung penanganan karhutla.
Pada Selasa (27/10), pemantauan OMC mencakup empat provinsi, sedangkan operasi dilaksanakan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Pelaksanaan OMC mencatat 14 sortie atau penerbangan penyemaian dengan total penggunaan 22.800 kilogram natrium klorida (NaCl).
Di Kalimantan Tengah, tercatat sembilan sortie dengan penggunaan 14.400 kilogram NaCl. Sementara itu, di Sumatera Selatan, tercatat lima sortie dengan penggunaan 8.400 kilogram NaCl.
Operasi di Kalimantan Tengah didukung lima pesawat, termasuk Hercules, dengan sasaran wilayah Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Selatan.
Adapun operasi di Sumatera Selatan didukung tiga pesawat dengan sasaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, dan Banyuasin.
Berdasarkan laporan yang dihimpun, hujan terjadi di sejumlah wilayah sasaran. Di Kalimantan Tengah, hujan dilaporkan terjadi di Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Barito Utara, dan Pulang Pisau.
Di Sumatera Selatan, hujan terjadi di sebagian besar wilayah, dengan intensitas deras dilaporkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Banyuasin. Sementara itu, hujan juga dilaporkan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.
Pemerintah mengoptimalkan pelaksanaan OMC dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan awan hujan. Koordinasi dilakukan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung penanganan karhutla, khususnya di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Kekeringan Berdampak pada 267 Ribu Jiwa
Di luar penanganan karhutla, BNPB juga mencatat dampak kekeringan di sembilan wilayah. Berdasarkan data dalam bahan pemaparan, kekeringan berdampak pada 77.555 keluarga atau 267.913 jiwa. Bantuan air bersih yang tercatat disalurkan mencapai 3.021.700 liter dengan dukungan 55 tangki.
Sembilan wilayah yang melaporkan penanganan kekeringan meliputi Kabupaten Bogor, Boyolali, Pekalongan, Sragen, Grobogan, Kulon Progo, Jombang, Bone, serta Kota Tangerang Selatan.
Kabupaten Bogor mencatat jumlah keluarga terdampak terbanyak, yaitu 41.061 keluarga atau 139.125 jiwa. Di Kabupaten Boyolali, sebanyak 12.022 keluarga atau 57.311 jiwa terdampak, sedangkan di Kabupaten Pekalongan tercatat 11.282 keluarga atau 36.384 jiwa.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus melakukan penanganan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Upaya tersebut antara lain meliputi penyediaan tandon atau bak penampung air, pemanfaatan sumur bor dan sumber air alternatif, serta pembangunan embung dan penampungan air hujan.
Banjir dan Cuaca Ekstrem Masih Berdampak pada Warga
BNPB juga menerima laporan kejadian banjir dan cuaca ekstrem di sejumlah daerah. Banjir di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, yang dilaporkan sejak Sabtu (24/10), berdampak pada 1.368 orang.
Genangan air dilaporkan masih menggenangi permukiman selama sekitar tiga hari. Banjir yang belum surut juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tenggara.
Sementara itu, cuaca ekstrem yang terjadi di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, sejak Minggu (25/10) berdampak pada 124 orang. Kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan rumah. Warga terdampak dilaporkan mengungsi ke rumah keluarga.
BNPB terus memantau perkembangan situasi dan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penanganan sesuai kondisi di lapangan, termasuk memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi serta mengantisipasi kemungkinan dampak lanjutan.
Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027
Memasuki musim hujan Tahun 2026/2027, kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi menjadi perhatian pemerintah.
Berdasarkan data historis dalam bahan pemaparan, terdapat 253 kabupaten/kota rawan banjir dan 202 kabupaten/kota rawan longsor, dengan potensi penduduk terdampak mencapai 113,8 juta jiwa.
Puncak musim hujan diperkirakan berbeda di setiap wilayah. Sumatera diperkirakan mengalami puncak pada Desember dan Januari, Jawa pada Februari dan Januari, sedangkan Kalimantan pada Januari dan Maret.
Wilayah lainnya juga perlu menyesuaikan kesiapsiagaan berdasarkan karakteristik musim hujan setempat. Untuk mengantisipasi dampak bencana, pemerintah daerah didorong menetapkan dan mengaktifkan rencana aksi musim hujan pada November.
Pembaruan rencana kontingensi perlu dilakukan dengan memperhatikan skenario dampak, pembagian peran antarinstansi, pemicu aktivasi, jalur evakuasi, dan ketersediaan sumber daya.
Kesiapan logistik juga perlu diperiksa untuk memastikan kebutuhan pengungsi dapat terpenuhi. Sistem peringatan dini perlu diuji hingga tingkat desa, sementara posko, perahu karet, tim reaksi cepat, pemantauan tinggi muka air, dan dapur umum perlu disiapkan sebelum memasuki puncak musim hujan.
Perhatian khusus juga diperlukan pada lereng yang terdampak karhutla, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pemantauan sejak awal musim hujan penting dilakukan untuk mengantisipasi potensi banjir bandang dan longsor.
Kesiapsiagaan sejak dini, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko serta dampak bencana.
BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla maupun bencana hidrometeorologi.
Masyarakat di wilayah rawan diharapkan mengikuti informasi cuaca dan peringatan dini dari sumber resmi, menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran, menghemat penggunaan air bersih, serta segera melaporkan kejadian bencana kepada petugas setempat.
Redaksi
