Pekalongan, KabarTerkiniNews.co.id – Gubernur Ahmad Luthfi memberi peringatan tegas terhadap ancaman lonjakan harga bahan pokok menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. mulai menjadi perhatian serius.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahkan memberikan peringatan tegas kepada seluruh kepala daerah agar tidak membiarkan praktik penimbunan, permainan harga, hingga distribusi pangan yang tidak merata.
Peringatan tersebut disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Rapat Koordinasi TPID se-Jawa Tengah di Pendopo Rumah Dinas Bupati Magelang, Kamis (5/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., turut hadir bersama jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi, terutama menghadapi momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah distribusi komoditas pangan yang belum merata antardaerah. Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol. (Purn.) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mencontohkan produksi cabai yang melimpah di sejumlah daerah, tetapi belum sepenuhnya dapat dinikmati masyarakat di wilayah lain.
Menurutnya, kondisi tersebut harus segera diatasi melalui koordinasi antarkepala daerah serta optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyerap hasil produksi petani atau offtaker sekaligus penggerak distribusi pangan.
“Jangan sampai satu daerah penghasil cabai, tetapi cabainya belum dinikmati daerah lainnya. Di situ ada distribusi dan penetapan harga yang harus dilakukan oleh seluruh bupati dan walikota. Termasuk BUMD kita harus melakukan penetapan mulai sekarang,” tegas Ahmad Luthfi.
Gubernur Beri Peringatan Keras: Jangan Ada Penimbunan!
Tak hanya persoalan distribusi, Gubernur juga meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera membentuk dan mengoptimalkan Satgas Pengendalian Harga menjelang Natal dan Tahun Baru.
Satgas tersebut diharapkan melibatkan kepolisian, BUMD, perangkat daerah terkait, serta instansi lainnya untuk mengawasi peredaran bahan pokok penting di pasaran.
Langkah ini dinilai penting guna mencegah praktik penimbunan, spekulasi, maupun permainan harga yang dapat merugikan masyarakat.
Ahmad Luthfi bahkan menegaskan bahwa praktik penimbunan dan manipulasi harga harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum.
“Jawa Tengah tidak boleh ada penimbunan, tidak boleh ada deviasi harga yang terlalu tinggi. Masyarakat juga harus mendapatkan keterjangkauan dan ketersediaan pangan. Sampai ada penimbunan, memainkan harga, sampai ada yang membuat stok, lakukan penegakan hukum yang jelas. Nek perlu hukum dia. Hati-hati,” tegasnya.
BUMD Diminta Turun Tangan, Jangan Hanya Jadi Penonton
Dalam forum tersebut, Gubernur juga menyoroti pentingnya keterlibatan BUMD dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
BUMD didorong menjadi penyerap hasil produksi petani sehingga komoditas yang mengalami surplus di satu daerah dapat disalurkan ke daerah lain yang membutuhkan.
Pemerintah daerah juga diminta memetakan produsen, mitra distribusi, hingga jalur perdagangan pangan secara lebih terintegrasi.
Daerah yang mengalami kekurangan pasokan atau defisit diminta lebih proaktif menjalin Kerja Sama Antardaerah (KAD) dengan wilayah yang memiliki surplus produksi.
“Optimalkan BUMD sebagai offtaker. Kalau kurang cari BUMD yang lain, cari toko-toko yang lain, tokonya jangan hanya satu. Lakukan pemetaan produsen offtaker jelas. Bagi daerah yang defisit, proaktif terjalin KAD dengan daerah surplus,” ujarnya.
Selain distribusi, pemerintah daerah juga diminta menyusun neraca pangan dari hulu hingga hilir. Pemetaan tersebut mencakup produksi petani, kebutuhan pasar, jalur distribusi, hingga harga di tingkat konsumen.
Dengan demikian, pemerintah dapat mengantisipasi potensi kelangkaan komoditas sekaligus menjaga agar petani tetap memperoleh keuntungan yang layak dan masyarakat mendapatkan harga yang terjangkau.
Gerakan Pangan Murah Harus Benar-Benar Dirasakan Masyarakat
Perhatian lainnya tertuju pada pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Gubernur meminta agar program tersebut tidak hanya berorientasi pada banyaknya kegiatan, tetapi benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan GPM harus diukur dari seberapa besar masyarakat terbantu mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau.
“Orientasinya jangan kegiatan, tetapi harus berdampak kepada masyarakat. Gerakan Pangan Murah harus habis oleh masyarakat karena harganya terjangkau. Jadi, bukan berapa kali kegiatan dilaksanakan, tetapi harus punya dampak langsung kepada masyarakat,” pesannya.
Gubernur juga meminta pemantauan harga bahan pokok penting dan LPG di pasar maupun distributor terus ditingkatkan bersama Satgas Pangan untuk mengantisipasi praktik spekulasi dan permainan harga.
Pola Tanam Harus Diatur, Antisipasi Paceklik Cabai
Tak kalah penting, pemerintah daerah diminta memperkuat sektor hulu melalui pengaturan pola tanam dan pola produksi peternakan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
Hal ini menjadi perhatian karena periode Desember, Januari, dan Februari berpotensi memengaruhi ketersediaan sejumlah komoditas pangan dan perkembangan harga di pasaran.
Gubernur mencontohkan daerah penghasil cabai seperti Temanggung dan Magelang agar mampu mengatur waktu tanam sehingga produksi dapat tersedia ketika daerah lain mengalami kekurangan pasokan.
“Kalau hari ini Temanggung penghasil cabai, kemudian Magelang penghasil cabai, tolong cabainya diukur, kapan harus menanam yang saatnya nanti paceklik cabai, sehingga daerah lain bisa melakukan penetrasi termasuk. Jadi pola tanamnya diatur,” jelasnya.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengantisipasi gejolak harga sejak dini, bukan hanya bergerak setelah harga bahan pokok telanjur melonjak.
Di akhir arahannya, Ahmad Luthfi juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas daerah serta memperkuat komunikasi publik mengenai ketersediaan pangan.
Kini, tantangannya adalah bagaimana seluruh arahan tersebut dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan, sehingga pasokan tetap tersedia, harga terkendali, dan masyarakat tidak terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok.
Masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang jelas sehingga tidak mudah panik atau melakukan pembelian berlebihan yang justru dapat meningkatkan tekanan permintaan dan memicu kenaikan harga.
Keikutsertaan Plt. Bupati Pekalongan Sukirman dalam forum TPID tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pengendalian inflasi menjelang Nataru dan periode hari besar keagamaan berikutnya.
Kermit
