KARANGANYAR, Kabarterkininews.co.id.
Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah menyampaikan sejumlah pesan penting kepada PGRI Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan konferensi kerja organisasi di tingkat kabupaten, Selasa (28/4/2026).
Konferensi kerja tersebut merupakan agenda rutin tahunan PGRI untuk menyusun program kerja satu tahun sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program pada tahun sebelumnya.
Sekretaris umum PGRI Jawa Tengah Aris Munandar menjelaskan, dalam struktur organisasi PGRI terdapat agenda konferensi yang digelar setiap lima tahun sekali di tingkat kabupaten untuk menyusun rencana strategis lima tahunan. Menurut Aris, konferensi kerja kabupaten yang dilaksanakan setiap tahun berfungsi menyusun rencana operasional tahunan.
“Konferensi kerja ini untuk menyusun rencana operasional satu tahun sekaligus mengevaluasi program tahun sebelumnya,” jelasnya.
Aris menambahkan, pelaksanaan konferensi kerja di daerah dilakukan setelah konferensi kerja di tingkat pusat dan provinsi. Sebelumnya, Pengurus Besar PGRI telah menggelar konferensi kerja pada 16–18 April, kemudian dilanjutkan tingkat provinsi pada 25–26 April.
“Konferensi kerja di Karanganyar menjadi yang pertama digelar di Jawa Tengah pada tahun ini,”ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, PGRI Jawa Tengah juga menyampaikan lima penekanan utama program organisasi untuk tahun 2026.
Penekanan pertama adalah memperkuat soliditas organisasi agar seluruh anggota tetap berada dalam satu barisan yang kuat.
“Yang pertama adalah memperkuat barisan. Soliditas organisasi harus dijaga,” ujarnya.
Penekanan kedua adalah perbaikan tata kelola organisasi. Hal ini dinilai penting karena PGRI merupakan organisasi profesi guru terbesar dan tertua di Indonesia.
PGRI sendiri berdiri pada 25 November 1945, atau sekitar 100 hari setelah Indonesia merdeka. Dengan jumlah anggota yang besar, organisasi membutuhkan manajemen yang tertib dan profesional agar tetap kuat.
“Organisasi yang besar tanpa tata kelola yang baik bisa menjadi rapuh. Karena itu manajemen organisasi harus dijalankan dengan benar,” katanya.
Dalam aspek tata kelola tersebut, salah satu hal yang ditekankan adalah validasi data anggota secara akurat dengan sistem by name by address. Saat ini pengelolaan data keanggotaan juga mulai diarahkan menggunakan sistem digital.
Selain itu, PGRI juga menekankan ketertiban anggota, termasuk dalam hal iuran organisasi.
Menurutnya, iuran anggota menjadi salah satu sumber utama pembiayaan kegiatan organisasi karena PGRI bukan lembaga pemerintah yang mendapatkan anggaran tetap dari negara.
“Iuran itu napas organisasi. Karena PGRI bukan institusi pemerintah yang mendapat bantuan anggaran rutin,” jelasnya.
Penekanan berikutnya adalah kaderisasi kepemimpinan agar keberlanjutan organisasi tetap terjaga. Pengurus saat ini diharapkan mampu menyiapkan calon pemimpin masa depan melalui proses pembinaan dan pelatihan kader.
Selain itu, PGRI juga menekankan pentingnya menjaga marwah dan kehormatan profesi guru di tengah perkembangan teknologi dan media sosial.
Guru diharapkan tetap menjaga etika dan moralitas dalam berperilaku, termasuk menghindari ujaran kebencian, perundungan, maupun perilaku yang dapat merusak citra profesi.
Di sisi lain, PGRI juga menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah di bidang pendidikan.
Organisasi ini berada di garis depan untuk memperjuangkan kepentingan guru, termasuk ketika menghadapi persoalan kesejahteraan, status tenaga honorer, hingga berbagai persoalan yang dihadapi para pendidik.
“Dalam hal peningkatan kompetensi guru, PGRI berkomitmen terus membangun sinergi dengan pemerintah agar kualitas pendidikan dan profesionalitas guru dapat terus meningkat,”pungkasnya. (Iwan)
