Kupang, KabarTerkiniNews.co.id – Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp2.602.441. resmi ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Angka tersebut mengalami kenaikan Rp146.543 atau sebesar 5,97 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang tercatat Rp2.455.498.
Penetapan tersebut diumumkan Gubernur NTT Melki Laka Lena di Kantor Gubernur NTT, Jumat (20/11/2026). Kenaikan UMP 2027 ditentukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi NTT dengan menggunakan nilai alfa sebesar 0,70.
Melki menjelaskan, keputusan mengenai besaran upah minimum itu merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha, akademisi hingga pemerintah.
Menurutnya, proses penetapan UMP dilakukan dengan mengacu pada formula penghitungan upah minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Dalam regulasi tersebut, nilai alfa yang dapat digunakan berada pada rentang 0,50 hingga 1,00. Setelah melalui pembahasan, Dewan Pengupahan Provinsi NTT merekomendasikan nilai alfa 0,70 sebagai dasar penghitungan kenaikan UMP 2027.
Besaran UMP tersebut kemudian ditetapkan melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor KEP/HK/2026 tertanggal 20 November 2026.
Keputusan gubernur itu menjadi landasan bagi seluruh pemberi kerja, baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta di wilayah NTT, untuk memenuhi ketentuan pembayaran upah minimum sesuai peraturan yang berlaku.
Melki menegaskan, kebijakan penetapan UMP merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap hak-hak pekerja, khususnya mereka yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun agar memperoleh upah sesuai standar minimum yang telah ditentukan.
Ia juga mengingatkan perusahaan dan pelaku usaha yang selama ini telah membayar upah pekerja di atas ketentuan UMP agar tidak menurunkan besaran upah yang telah diberikan.
UMP NTT 2027 dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai ketentuan, Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten dan Dewan Pengupahan akan melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran upah minimum di seluruh wilayah NTT.
Rudy





