KARANGANYAR, Kabarterkininews.co.id.
Pemerintah desa Buntar, Kecamatan Mojogedang, mempertanyakan transparansi pengelolaan bantuan rehabilitasi gedung TK di wilayahnya. Pasalnya, pemerintah desa mengaku tidak pernah mendapat informasi secara rinci terkait besaran anggaran maupun proses pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Kepala Desa ( Kades) Buntar, Nurul Andre Astuty, Rabu (2/9/2026) mengatakan, pihak sekolah memang pernah menyampaikan bahwa TK mendapatkan bantuan rehabilitasi. Namun, informasi yang diterima pemerintah desa sebatas pemberitahuan mengenai adanya bantuan.
“Sekolah menyampaikan kepada saya bahwa mendapat bantuan. Tetapi untuk pagunya berapa, pengerjaannya bagaimana, dan pengelolaannya seperti apa, saya tidak diberitahu,”ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah desa semestinya mengetahui program pembangunan yang berlangsung di wilayahnya. Terlebih, keberadaan TK tersebut berada dalam wilayah administrasi Desa Buntar.
Ia menilai komunikasi sejak awal diperlukan agar pemerintah desa dapat mengetahui proses pengajuan, pelaksanaan hingga perkembangan pembangunan.
“Kalau memang ada pembangunan di wilayah desa, paling tidak pemerintah desa mengetahui. Jangan sampai pembangunan sudah berjalan, kami justru tidak tahu materialnya apa, progresnya seperti apa, dan siapa yang menjadi pengelola,” katanya.
Nurul Andre juga mempertanyakan keterlibatan komite sekolah dalam proses tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, salah satu anggota komite, Dodo, disebut tidak mengetahui sejumlah kebijakan maupun perkembangan pekerjaan rehabilitasi tersebut.
“Harusnya sejak awal ada musyawarah. Paling tidak kami mengetahui. Ketika dana cair dan pekerjaan berjalan, seharusnya ada laporan atau komunikasi,” tegasnya.
Menurut Nur Andre, pemerintah desa memang tidak bermaksud mencampuri kewenangan sekolah. Namun, sebagai pengampu wilayah, pemerintah desa perlu mengetahui program pembangunan yang berada di wilayahnya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi.
“Ini bukan berarti desa ingin mengambil alih kewenangan sekolah. Tetapi kalau ada program dan pembangunan di wilayah desa, kami harus tahu. Kalau terjadi sesuatu, pemerintah desa juga yang pertama ditanya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala TK Desa Buntar, Titik, membenarkan sekolah mendapatkan bantuan rehabilitasi. Ia menyebut nilai bantuan tersebut sekitar Rp307 juta yang bersumber dari Kementerian Pendidikan.
Namun, Titik mengakui belum menyampaikan informasi tersebut kepada kepala desa secara langsung ketika bantuan diterima dan pekerjaan mulai berjalan.
Ketika ditanya mengenai koordinasi dengan pemerintah desa, Titik mengatakan komunikasi mengenai hal tersebut belum dilakukan secara optimal.
“Betul kami mendapat bantian rehab TK. Kami juga belum melaporkan kepada pemerintah desa,”terangnya.
Terkait komite sekolah, Titik juga mengakui adanya persoalan komunikasi. Salah seorang anggota komite, Dodo, disebut tidak banyak mengetahui kebijakan maupun perkembangan rehabilitasi.
Persoalan tersebut kini menjadi sorotan karena menyangkut keterbukaan dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah.
Hingga kini, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan bantuan Rp307 juta tersebut, termasuk siapa yang menjadi pelaksana pekerjaan dan bagaimana pertanggungjawaban anggarannya.(Iwan).
