Yogyakarta, KabarTerkiniNews.co.id – Komunitas Mahasiswa Peduli Demokrasi (Kompas Demokrasi) menggelar aksi kepedulian demokrasi di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (8/6/2026) siang.
Aksi yang diikuti sekitar 50 peserta tersebut berlangsung damai dengan mengusung pesan pentingnya menjaga etika, adab, dan tata krama dalam kehidupan demokrasi, khususnya dalam representasi organisasi kemahasiswaan. Berbeda dengan aksi pada umumnya, kegiatan ini turut dimeriahkan dengan pertunjukan tari budaya yang dibawakan sejumlah peserta.
Aksi tari tersebut menjadi simbol pengingat bahwa Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya yang menjunjung tinggi nilai kesopanan, penghormatan terhadap aturan, dan tata krama dalam kehidupan bermasyarakat maupun berpolitik.
Koordinator Aksi, Noel Gaston, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali mengedepankan nilai-nilai budaya dalam praktik demokrasi.
“Jogja adalah kota budaya. Budaya tidak hanya soal seni dan tradisi, tetapi juga soal adab dalam bersikap. Dalam dunia politik maupun organisasi, setiap orang harus menghormati mekanisme dan mandat yang berlaku,” ujar Gaston di sela-sela aksi.
Menurutnya, salah satu bentuk adab yang perlu dijaga adalah tidak mengatasnamakan lembaga atau organisasi ketika seseorang sudah tidak lagi memiliki mandat resmi dari organisasi tersebut.
“Kalau sudah bukan lagi bagian dari BEM atau tidak lagi memegang jabatan yang sah, maka jangan mengaku atau memperkenalkan diri di mana-mana sebagai bagian dari BEM. Itu persoalan adab dan penghormatan terhadap organisasi. Demokrasi yang sehat harus dibangun di atas kejujuran dan etika,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, peserta juga membentangkan sejumlah poster berisi ajakan untuk menghormati mekanisme organisasi kemahasiswaan serta menjaga marwah representasi mahasiswa. Massa menilai bahwa penggunaan identitas kelembagaan harus didasarkan pada mandat yang sah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Selain menyampaikan orasi, peserta aksi menampilkan rangkaian tarian budaya sebagai bentuk pesan moral bahwa demokrasi dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Keduanya sama-sama mengajarkan penghormatan terhadap aturan, dialog, dan tata krama dalam menyampaikan pendapat.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan dan mendapat perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan Bundaran UGM. Setelah menyampaikan pernyataan sikap dan melakukan pertunjukan budaya, massa kemudian membubarkan diri secara damai.
Eks Ketua BEM UGM kritisi aspek kompetensi pengisian jabatan publik
Informasi yang disadur dari akun instagram rembangupdates, Eks Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto mempertanyakan aspek kompetensi dalam pengisian jabatan publik saat berdiskusi dengan Juru Bicara Partai Gerindra, Astrio Feligent, dalam sebuah tayangan dialog di Kompas TV.
Tiyo menyoroti penunjukan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) usai pergantian pimpinan lembaga yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada awal Juni 2026.
Menurutnya, kompetensi dan integritas semestinya menjadi pertimbangan utama dalam memilih pejabat publik. Tiyo kemudian menyinggung latar belakang Nanik yang pernah berkarier sebagai jurnalis sebelum menjabat Wakil Kepala BGN dan akhirnya dipercaya memimpin lembaga tersebut.
Ia mempertanyakan relevansi pengalaman tersebut dengan posisi yang kini diemban. Dalam perdebatan itu, Astrio menyatakan bahwa memimpin BGN tidak harus memiliki latar belakang ahli gizi.
Menurutnya, yang lebih dibutuhkan adalah kemampuan mengelola program, memastikan rantai pasok berjalan baik, serta mengatur organisasi agar target pemerintah dapat tercapai.
Menanggapi pernyataan tersebut, Tiyo melontarkan sindiran, “Bahwa kompetensi memang tidak diperlukan, terima kasih konfirmasinya.” “Bahwa kompetensi dan morality tidak diperlukan, yang diperlukan adalah loyalitas,” lanjutnya.
Astrio membantah anggapan tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program BGN lebih ditentukan oleh kemampuan manajerial dan tata kelola organisasi dibanding latar belakang akademik tertentu.
Perdebatan keduanya pun menjadi sorotan publik karena menyinggung standar kompetensi dalam pengisian jabatan strategis di pemerintahan.
Dhani & Redaksi
