Sumber Foto : Antara
Yogyakarta, KabarTerkiniNess.co.id – Nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp18.200 per dolar AS berdasarkan Kurs Transaksi Bank Indonesia, memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian nasional.
Pasalnya, pelemahan nilai rupiah ini akan menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pangan dan barang dimana hampir semua pasokan pangan berasal dari impor. Belum lagi kenaikan harga BBM semakin memberikan dampak bagi ekonomi masyarakat kelas menengah, industri dan pelaku usaha.
Ekonom dari Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM, Denni Puspa Purbasari, S.E., M.Sc., Ph.D., menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memberi tekanan pada perekonomian adalah terganggunya pasokan energi global akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya yang berkaitan dengan jalur distribusi minyak melalui Selat Hormuz.
Menurutnya, pasokan minyak dan gas yang terganggu berdampak langsung pada industri yang sangat bergantung pada energi dan bahan baku berbasis minyak, seperti industri petrokimia.
“Ketika harga minyak itu tinggi, maka perusahaan akan melihat apakah kemudian dapat menaikkan harga,” ujarnya, dalam Bincang Pakar bertajuk “Pelemahan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS”, Rabu (10/6).
Ia menambahkan bahwa sejumlah perusahaan mulai mengalami tekanan kerugian karena kenaikan biaya produksi tidak sepenuhnya dapat diimbangi oleh kenaikan harga jual.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah terus memperkuat diplomasi ekonomi, memperluas alternatif sumber energi, dan menjaga kepastian kebijakan dalam negeri agar tidak menambah tekanan terhadap pelaku usaha.
Denni menilai pemerintah kemungkinan lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) domestik melalui badan usaha milik negara. Meskipun langkah tersebut tidak secara langsung menyelesaikan persoalan pasokan bagi sektor swasta, ketersediaan BBM tetap penting untuk mendukung aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
“Kalaupun diplomasi untuk kebutuhan BUMN, itu tetap memberikan manfaat bagi sektor swasta karena mereka juga bergantung pada ketersediaan BBM untuk kebutuhan alat-alatnya,” jelasnya.
Selain memperkuat diplomasi internasional, ia menganggap Indonesia perlu mengamankan pasokan energi dari sumber alternatif yang kompetitif. Menurutnya, dalam situasi saat ini, kepastian ketersediaan pasokan menjadi prioritas utama (first order concern) dibandingkan harga (second order concern).
Sementara itu, Dosen FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., Ph.D., menyoroti sejumlah upaya pemerintah yang telah dilakukan, termasuk kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah untuk beberapa sektor industri. Namun, ia menilai informasi mengenai efektivitas kebijakan tersebut masih belum tersampaikan secara jelas kepada publik.
“Masalahnya bukan hanya pelemahan rupiah, tetapi juga harga komoditas global yang ikut naik. Karena itu, pengurangan bea masuk saja belum tentu menjadi solusi utama,” ujarnya.
Menurut Wisnu, kondisi saat ini mendorong perlunya pengalihan rute impor, menggalakkan domestik nasional, dan peningkatan kerja sama ekonomi regional. Ia menilai kawasan Asia Tenggara memiliki potensi besar untuk memperkuat rantai pasok internal sehingga tidak terlalu bergantung pada impor dari luar kawasan.
Di sisi lain, Wisnu menilai kelompok masyarakat kelas menengah menjadi salah satu pihak yang paling terdampak oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi. Terlebih, sebut Wisnu, kebijakan barcode yang diintegrasi dengan data pajak sehingga kelompok menengah berpotensi tidak bisa terdaftar subsidi BBM.
Ia memperkirakan kenaikan biaya transportasi saja dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga hingga 15–20 persen apabila pola konsumsi tidak berubah. Dampaknya bisa lebih besar apabila diikuti kenaikan harga barang dan jasa lainnya.
“Kelompok kelas menengah yang rentan ini umumnya tidak menerima bantuan sosial. Ketika terjadi kenaikan harga secara signifikan, dampaknya bisa langsung terasa pada pengeluaran rumah tangga,” katanya.
Dosen FEB UGM lainnya, Dr. Evi Noor Afifah, S.E., M.S.E., menilai pelemahan rupiah juga berpotensi memengaruhi indikator ekonomi makro. Menurutnya, tekanan terhadap dunia usaha dapat berujung pada penurunan investasi dan mengurangi permintaan agregat yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
“Sebagai akademisi bisa membuat dugaan bahwa di periode selanjutnya itu pertumbuhannya juga akan akan turun. Jadi, kalau berharap akan ada pertumbuhan yang seperti yang diharapkan oleh pemerintah, ini ada kendala yang cukup besar dengan adanya pelemahan nilai tukar ini,” pesannya.
Evi juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari pemerintah terkait kondisi pasokan energi dan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan. Menurutnya, informasi yang kredibel diperlukan agar masyarakat dan pelaku usaha dapat merespons situasi secara tepat.
“Mungkin juga perlu ada ini ya apa namanya arus informasi yang lebih kredibel lebih terbuka,” katanya.
Sementara itu dosen FEB lainnya, Muhammad Nabiel Arzyan, S.E., M.Sc., menyoroti pentingnya pengembangan transaksi menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) dengan negara-negara mitra dagang sebagai salah satu strategi menjawab mitigasi risiko.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa persoalan nilai tukar rupiah bersifat struktural sehingga tidak dapat diselesaikan hanya melalui instrumen moneter semata.
“Penggunaan mata uang lokal dapat menjadi salah satu mekanisme mitigasi risiko. Namun, isu nilai tukar rupiah pada dasarnya jauh lebih struktural,” jelasnya.
Terkait dampak fiskal, Nabiel mengungkapkan bahwa kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah memberikan tekanan tambahan terhadap anggaran negara, khususnya pada pos subsidi dan kompensasi energi. Ia menyebutkan berdasarkan realisasi hingga akhir Mei 2026, penyerapan subsidi dan kompensasi energi telah mencapai sekitar 45 persen dari alokasi APBN.
“Memang ini cukup unik dan masih memungkinkan berbagai skenario, apalagi juga harga minyak dan rupiah itu cukup terpengaruh,” sebutnya.
Hanifah & KabarTerkiniNews.co.id
