Jakarta, KabarTerkiniNews.co.id – Kementerian Agama (Kemenag) RI terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya terkait percepatan sertifikasi dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini disampaikan dalam Simposium Guru Nasional Kementerian Agama Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (29/04/2026).
Simposium tersebut dihadiri oleh 34 organisasi profesi (orprof) serta berbagai forum, termasuk Forum Passing Grade Kemenag 2023. Dalam forum ini, Kemenag memaparkan sejumlah langkah strategis guna meningkatkan kompetensi sekaligus kesejahteraan guru binaannya.
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa pihaknya menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 467.353 guru dengan pendidikan S1 dalam waktu dua tahun. Untuk mendukung hal tersebut, Kemenag telah memproyeksikan anggaran sebesar Rp 11,59 triliun.
“Kami ingin memastikan setiap guru yang kompeten segera memiliki sertifikat pendidik dan berhak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG),” ujar Menteri Agama Nasaruddin.
Ia juga mengungkapkan bahwa partisipasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan mengalami lonjakan signifikan. Jika pada 2024 terdapat 29.933 peserta, maka pada 2025 meningkat drastis menjadi 206.411 guru atau naik hingga 700 persen.
Selain itu, bagi guru yang belum tersertifikasi dan belum inpassing, Kemenag mengusulkan penyesuaian bantuan insentif setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Anggaran sebesar Rp 12,76 triliun diproyeksikan untuk menjangkau 467.809 guru.
Saat ini, jumlah guru binaan Kemenag tercatat sebanyak 1.157.050 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 360.632 guru (31,2%) berstatus ASN, sementara 796.418 guru (68,8%) masih berstatus non-ASN, dengan mayoritas mengajar di madrasah.
Terkait pengangkatan PPPK bagi guru honorer madrasah, Nasaruddin menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya memperjuangkan formasi melalui koordinasi lintas kementerian.
“Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan Kemenpan-RB, BKN, bahkan DPR untuk mengusulkan formasi agar guru honorer madrasah dapat diangkat menjadi CPPPK,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Forum Passing Grade Kemenag 2023, Dwi Aryani, berharap agar guru yang telah lolos passing grade 2023 dapat diprioritaskan dalam pengangkatan PPPK, sebagaimana kebijakan yang telah diterapkan pada formasi sebelumnya di instansi lain.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Agama RI juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperjuangkan nasib para guru yang telah lolos passing grade agar memperoleh formasi PPPK melalui kebijakan Kementerian PAN-RB.
Kabar baik juga disampaikan terkait pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Hingga Maret 2026, realisasi pencairan TPG Pendidikan Agama Islam (PAI) periode Januari–Februari telah mencapai 87,4%, dengan 204.747 dari total 234.265 guru penerima telah menerima haknya.
Adapun pencairan TPG bagi guru madrasah non-ASN telah mencapai 100 persen secara nasional, termasuk bagi lulusan PPG tahun 2025 yang telah memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG). Sementara itu, pencairan TPG bagi guru madrasah ASN masih berlangsung secara bertahap di berbagai daerah.
Menutup pernyataannya, Nasaruddin menegaskan bahwa Simposium Guru Nasional 2026 menjadi bukti komitmen Kemenag dalam menghadirkan kebijakan yang transparan dan akomodatif.
“Kami ingin menghilangkan jarak antara pengambil kebijakan dan para guru di lapangan. Madrasah adalah bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang tidak terpisahkan dari sejarah dan masa depan pendidikan Indonesia,” pungkasnya.
Nurul Abadi
