Kapuas, KabarTerkiniNews.co.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, melalui optimalisasi pemadaman darat, koordinasi lintas sektor, dan pemutakhiran data kondisi lapangan.
Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suhatyanto S.Sos., M.M. dalam rapat koordinasi penanganan karhutla bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Ph.D., unsur TNI-Polri, Pemerintah Kabupaten Kapuas, serta jajaran terkait di Kalimantan Tengah pada Selasa (22/9).
Kabupaten Kapuas memiliki luas wilayah lebih dari 17.000 kilometer persegi, dengan sekitar 12.000 kilometer persegi di antaranya merupakan kawasan hutan. Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu tantangan dalam upaya pemadaman, terutama karena keterbatasan akses menuju lokasi kebakaran.
Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno, S.P. melaporkan bahwa pemerintah daerah bersama unsur TNI, Polri, BPBD, pemadam kebakaran, dan masyarakat telah mengerahkan personel untuk menangani karhutla.
Pemerintah daerah juga menyampaikan kebutuhan penguatan sarana dan prasarana, termasuk pembangunan sumur bor, peningkatan akses menuju lokasi kebakaran, serta dukungan armada pemadam.
Perkuat Posko dan Pemadaman Darat
Kepala BNPB meminta agar posko penanggulangan bencana di Kabupaten Kapuas dioptimalkan sebagai pusat koordinasi operasi harian. Setiap sore atau malam, seluruh unsur terkait perlu melakukan evaluasi kondisi kebakaran, menetapkan titik prioritas, serta menentukan jumlah personel dan kebutuhan peralatan di setiap lokasi.
“Kita tidak hanya menyuruh, tetapi harus memberikan solusi. Peralatan harus dihitung secara spesifik sesuai kebutuhan di setiap titik kebakaran,” tegas Kepala BNPB dalam arahannya.
Pembagian personel harus dilakukan secara jelas dengan melibatkan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan relawan. Kebutuhan peralatan, seperti pompa, selang, dan alat pelindung diri, juga harus dirinci berdasarkan kebutuhan masing-masing titik.
BNPB menekankan pentingnya pembaruan data personel dan kondisi karhutla secara berkala. Data yang akurat diperlukan untuk memastikan dukungan dan pengerahan sumber daya sesuai dengan kebutuhan lapangan.
“Yang dipadamkan setiap hari harus lebih banyak daripada titik kebakaran baru. Kalau tidak, luas kebakaran akan terus bertambah,” ujar Kepala BNPB.
Menurutnya, karakteristik lahan gambut memerlukan penanganan berkelanjutan karena area yang telah dipadamkan masih berpotensi kembali terbakar. Oleh sebab itu, pemantauan dan penanganan harus terus dilakukan hingga kondisi benar-benar terkendali.
Sebagai upaya perkuatan satgas darat, BNPB menyampaikan dukungan perlengkapan pemadaman untuk tim yang terdiri atas 15 personel. Pemerintah daerah diminta membentuk regu atau tim secara terorganisasi dan memastikan perlengkapan yang diberikan dapat digunakan secara optimal.
Apabila jumlah personel BPBD tidak mencukupi, dukungan peralatan dapat dialokasikan kepada unsur TNI, Polri, Manggala Agni, maupun relawan yang tersedia di lapangan.
Selain persoalan karhutla, Pemerintah Kabupaten Kapuas juga melaporkan kondisi sumber air baku yang mengalami kekeruhan dan peningkatan kadar garam. Situasi ini berpotensi mengganggu ketersediaan air bersih bagi masyarakat, khususnya karena ketergantungan terhadap sumber air sungai.
Menanggapi hal tersebut, BNPB mempertimbangkan dukungan mobil tangki air dan mobil pengolahan air (water treatment) untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
OMC dan Operasi Udara Menghadapi Kendala Asap
Dalam kesempatan rakor, Kepala BNPB menjelaskan bahwa pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) menghadapi kendala berupa terbatasnya pertumbuhan awan hujan pada musim kemarau serta jarak pandang yang terganggu oleh asap.
Sebagai upaya mendukung penanganan, dua pesawat OMC dioperasikan dari Kalimantan Selatan dan Pangkalan Bun dengan sasaran wilayah Pulang Pisau, Kuala Kapuas, dan Palangka Raya.
Pada Selasa (22/9) pagi, Kepala BNBP bersama dengan Menteri Kehutanan singgah di Gedung Operasional Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut yang sekaligus difungsikan sebagai Pos Operasi Modifikasi Cuaca Kalimantan Tengah untuk melaksanakan rapat koordinasi OMC.
Operasi telah dimulai pada Selasa (22/9) dengan dua sorti penerbangan pessawat Cassa caravan PK-SNK dari Bandar Udara Syamsudin Noor.
Selain itu, BNPB telah menyediakan enam helikopter water bombing. Namun, sebagian armada menghadapi kendala operasional akibat kondisi asap dan keterbatasan jarak pandang. Dua helikopter yang digeser ke Sampit dan Pangkalan Bun masih dapat beroperasi, sedangkan dukungan operasi udara untuk Kuala Kapuas belum optimal.
Dengan kondisi tersebut, penguatan pemadaman darat menjadi prioritas dalam penanganan karhutla di wilayah Kapuas.
Kepala BNPB mengapresiasi sinergi pemerintah daerah, TNI-Polri, unsur pemadam kebakaran, Manggala Agni, dan masyarakat dalam penanganan karhutla di Kabupaten Kapuas.
Kehadiran Menteri Kehutanan, Kepala BNPB, serta unsur pimpinan daerah diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas penanganan karhutla.
“Kita ingin penanganan ini benar-benar bergerak lebih baik. Seluruh unsur harus bekerja secara terkoordinasi, terukur, dan terus mengikuti perkembangan kondisi di lapangan,” pungkas Kepala BNPB.
Pemerintah dan seluruh unsur terkait berkomitmen untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan pemadaman karhutla, sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
Redaksi
